PNS DKI Jakarta

Tiga orang PNS DKI Jakarta ketahuan flexing atau memamerkan kekayaannya di media sosial.

Inspektorat DKI Jakarta memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara (ASN) dari Dinas Kesehatan setempat setelah memamerkan gaji Rp34 juta per bulan di media sosial. Namun Inspektorat DKI Jakarta belum merinci, pembinaan seperti apa yang akan dilakukan pada ASN tersebut.

Pemeriksaan terhadap Ngabila dilakukan Inspektorat DKI Jakarta terkait kebenaran dan motif pernyataan ASN DKI tersebut memamerkan besaran gajinya di akun Twitter @Ngabila pada 15 Mei 2023.

Adapun, tahapan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Pemprov DKI Jakarta, antara lain pendaftaran peserta secara daring (online) di seleksiterbuka.jakarta.go.id, seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak, tes kompetensi bidang dengan penulisan makalah.

DPRD DKI menilai kebijakan itu layak diuji coba apakah benar berdampak urai macet Jakarta.

Selvy kerap memamerkan barang-barang mewah seperti tas dan sepatu di media sosial. Hal itu membuat Selvy diperiksa Inspektorat dan dinonaktifkan sementara dari jabatan kepala seksi tersebut.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku, sudah melaporkan yang bersangkutan kepada Inspektorat untuk diminta penjelasan lebih lanjut.

Inspektorat DKI membuka kemungkinan untuk memanggil istri Massdes dalam rangka klarifikasi terkait aktivitasnya di media sosial.

Aturan tersebut imbas salah satu pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) yang disorot karena anak dan istrinya flexing di media sosial.

Syafrin mengaku baru mengetahui kejadian tersebut pada Kamis, 30 Maret 2023 sore setelah mendapat pesan WhatsApp. Dia langsung melakukan klarifikasi kepada Massdess dan membuat laporan ke Inspektorat. Hasil pemeriksaan Massdess sepenuhnya diserahkan ke Inspektorat.

Komisi A juga menyayangkan pelantikan 20 pejabat eselon II hasil rotasi dilakukan secara tertutup. Sebab, pihaknya juga tak diberitahu terkait rotasi tersebut.

Karyatin juga menyayangkan pelantikan tersebut dilakukan secara tertutup. Bahkan, pihaknya tak ada yang diundang.

Pengaturan jam kerja tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 6/2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah. Surat edaran ini ditandatangani oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas pada Jumat (20/3).

Kepala BKD DKI Jakarta, Maria Qibtya mengatakan, perbedaan hanya pada saat jam kerja. Namun durasi kerjanya sama yakni 6,5 jam per hari.

Tes manajerial ini diikuti tujuh orang kandidat dan hasilnya enam orang dinyatakan lulus.

Ketentuan itu sekaligus menggantikan Surat Edaran Nomor 10 tahun 2022 yang sebelumnya memberikan opsi sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) dan WFO. Dalam aturan terbaru 2023, tidak ada perubahan jam kerja selama Senin-Jumat.

Usai mengecek presensi kehadiran pegawai di BPKD dan BKD itu, Heru mendapati 100 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di dua badan tersebut telah masuk bekerja di hari kedua pasca libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Mengacu data laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) berdasarkan laporan tahun 2021, harta Arifin mencapai Rp24,59 miliar. Tertinggi jika dibandingkan rekan-rekannya sesama kepala dinas bahkan plt Sekda.

Gembong menegaskan, gaji seorang pegawai Pemprov tidak akan membuat orang memiliki harta sampai Rp24 miliar.

KPK menyayangkan tindakan tersebut. Karena penghasilan pejabat DKI misal setingkat kepala dinas, tergolong tinggi dan di atas rata-rata daerah lain. KPK meminta Inspektorat DKI Jakarta memberikan perhatian khusus dan melakukan pemeriksaan.