DPRD DKI Soal Kabar Harta Puluhan Miliar Kasatpol PP: Mungkin Warisan Orang Tua

Gembong menegaskan, gaji seorang pegawai Pemprov tidak akan membuat orang memiliki harta sampai Rp24 miliar.

Lydia Fransisca
Oleh Lydia Fransisca - Reporter
DPRD DKI Soal Kabar Harta Puluhan Miliar Kasatpol PP: Mungkin Warisan Orang Tua
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. ©2019 Instagram

Informasi Ketua Forum Warga Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, perihal harta Kasatpol PP, Arifin, mencapai Rp24 miliar buat geger. Meskipun Arifin sudah membantah dan menyebut ada kelebihan penulisan angka nol.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyebut coba berpikir positif dengan harta yang dimiliki Kasatpol PP. Bisa jadi, kata Gembong, harta Arifin berasal dari warisan. Sebab dia tak yakin jika harta sebanyak itu hanya bersumber dari gaji.

"Mungkin Arifin punya banyak warisan orangtua. Itu bukan hanya mustahil (punya harta segitu), tapi mustahal. Itu mustahil pegawai DKI Jakarta punya harta segitu banyak," kata Gembong ketika dihubungi, Selasa (20/12).

Gembong menegaskan, gaji seorang pegawai Pemprov tidak akan membuat orang memiliki harta sampai Rp24 miliar.

"Enggak mungkin. Satu hal yang tidak mungkin. Gaji ASN berapa sih? kan gitu," tambah Gembong.

Lebih lanjut, Gembong mengatakan bahwa pihaknya akan berpikiran positif karena ada kemungkinan uang tersebut diperoleh dengan cara yang benar.

"Sepanjang itu peroleh dari hal-hal yang halal, itu kan kita tidak (perhatikan). Rezeki orang itu kan kita enggak boleh batasi. Tetapi sekali lagi, kuncinya ada di situ, soal perolehannya. Barang kali Arifin punya bisnis di luar, kan kita enggak ngerti," ujar Gembong.

Sebelumnya, harta kekayaan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Arifin disorot karena mencapai Rp24,5 miliar, paling tinggi di antara pejabat Pemprov DKI lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Arifin berkomentar bahwa terdapat kesalahan saat pengisian data.

"Ada kesalahan dalam pengisian data. Nanti kami perbaiki," kata Arifin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/12).

Menurut Arifin, terdapat kelebihan nol saat pengisian data

"Kami yang mengisi. Ya kelebihan (nol). Nanti kami perbaiki. (Yang benar) lagi dihitung. Yang jelas ada kesalahan," tambah Arifin.

Rekomendasi