Pilkada Asimetris

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni mengatakan, kegiatan tersebut sesuai arahan Mendagri Tito Karnavian. Evaluasi dirasa perlu dilakukan karena Pilkada telah diselenggarakan sejak 15 tahun lalu.

Tito Karnavian, menyebut sistem tersebut masih dipelajarinya dengan merujuk para akademisi dari LIPI.

Perludem mengkritik wacana Pilkada Asimetris. Pilkada langsung dilakukan berdasarkan indeks demokrasi. Hal ini diusulkan oleh Mendagri Tito Karnavian melihat mahalnya biaya Pilkada dan praktik politik uang.

Mendagri Tito Karnavian mengusulkan penerapan Pilkada Asimetris di Indonesia. Artinya, tidak semua daerah menerapkan sistem Pilkada langsung, tergantung indeks demokrasi daerah tersebut.

Mendagri Tito Karnavian mengusulkan Pilkada Asimetris. Artinya, Pilkada langsung hanya dilakukan di daerah yang memiliki indeks demokrasi tinggi. Apabila tidak memenuhi syarat, maka daerah tersebut digelar Pilkada tak langsung.

Ahli hukum tata negara, Denny Indrayana memandang, baik Pilkada langsung maupun tak langsung, keduanya berpotensi adanya politik uang.

Rudy mencontohkan, dalam sepekan ia bisa menghadiri belasan kali acara hajatan warga. Belum lagi tak sedikit warga yang meminta bantuan secara pribadi. Baik untuk pelunasan biaya sekolah maupun pelunasan biaya rumah sakit misalnya. Kondisi tersebut membuat ia harus menyiapkan anggaran cukup besar.

Usul itu menuai pro dan kontra dari partai politik. Ada partai yang mendukung ada juga yang tidak mendukung usulan pilkada asimetris itu.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta pemerintah fokus mengkaji Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dengan biaya yang murah. Lebih penting, ia meminta mekanisme dan proses pemilihan tidak lagi menimbulkan korban jiwa dari para petugas pemilu.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan kepada DPR terkait usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait revisi pilkada secara langsung. Selain itu kata dia, ada cara lain yaitu dengan cara mendengarkan pendapat publik.

Doli menjelaskan, biasanya asimetris hanya dilakukan untuk otonomi daerah. Karena itu, usul Mendagri masih harus dikaji lebih dalam.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai sulit menerapkan pemilihan kepala daerah secara asimetris berdasarkan daerah seperti yang diwacanakan Mendagri Tito Karnavian. Arsul mengatakan, ada dua alasan mengapa hal tersebut sulit diterapkan.

"Kalau ini buat saya jumping untuk conclusion langsung asimetris," ungkapnya.