Mendagri Jelaskan Awal Mula Munculnya Usulan Pilkada Asimetris

Wacana Pilkada menggunakan sistem asimetris menuai polemik. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut sistem tersebut masih dipelajarinya dengan merujuk para akademisi dari LIPI.

"Yang jelas saya lagi membangun hubungan dengan think tank (wadah pemikir) akademisi ya. Kalau asimetris pernah dibuat oleh LIPI tuh saya sudah baca semua bukunya itu. Ada enam orang pakar itu editornya saya lihat doktor-doktor bagus bagus mengenai itu," kata Tito di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11).

"Dia (akademisi) pernah menyampaikan rupanya dia pernah berpikir apa namanya yang saya sampaikan itu evaluasi ternyata pernah disampaikan di situ juga," sambungnya.

Tak Pernah Usulkan Pilkada Via DPRD

Tito menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah mengusulkan Pilkada tidak langsung atau menggunakan sistem asimetris. Dia hanya ingin mengevaluasi Pilkada.

"Saya kan tidak pernah menyampaikan kembali ke DPRD enggak pernah loh, saya juga enggak pernah menyampaikan penunjukkan (tidak) langsung, yang saya sampaikan evaluasi," kata Tito.

Dirinya tidak masalah jika Pilkada secara langsung seperti sekarang masih cocok dan disepakati publik. Namun, kata dia, ada beberapa dampak negatifnya dan harus dicarikan solusi.

Misalnya, besarnya anggaran pemerintah yang memobilisasi pilkada langsung, potensi konflik dan biaya tinggi yang harus dikeluarkan calon kepala daerah.

Ingin Kurangi Efek Negatif Pilkada Tak Langsung

Intinya, Tito berniat mengurangi dampak negatif dari Pilkada tidak langsung. Sehingga, ia berharap ada pilkada yang demokratis, berkualitas dan menghasilkan pemimpin bagus.

"Jadi saya tidak sama sekali menyampaikan solusinya a, b, c, enggak, maka saya membangun hubungan dengan teman-teman akademisi dan temen-temen think tank untuk meminta pandangan mereka tentang sistem pemilihan Pilkada yang ada ini," tandasnya.