Ada satu pasal yang menjadi sorotan yakni pasal 170 yang isinya, "Pemerintah Pusat memiliki wewenang mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui Peraturan Pemerintah".

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memastikan pemerintah mengakomodir kepentingan buruh dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus mengakomodir kepentingan dunia usaha.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tengah digodok. Peraturan sapu jagat ini diklaim bakal menyelesaikan banyak masalah investasi hingga penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Salah satu sektor yang mengalami perubahan aturan atas Omnibus Law Cipta Kerja adalah transportasi.

"Yang pasti DPR juga akan mengundang para pihak, akademisi, praktisi dan lain-lain, sebagaimana tata cara pembuatan undang-undang. Pasti akan terbuka dan terjadi perdebatan di situ," ujar Bamsoet.

"Saya kira tidak salah ketik lah. Sebab kalau salah ketik itu misalnya harusnya katanya ada menjadi tidak ada, itu menjadi salah ketik,"

Dia menuturkan, nama resmi yang nanti digunakan bukanlah Omnibus Law. Itu sifatnya general.

Pemerintah berencana akan mulai mensosialisasikan rancangan Undang-undang Omnibus Law setelah mendapatkan jadwal pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, sosialisasi akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan di DPR.

RUU Omnibus Law Salah Ketik, Mahfud MD Sebut PP Tidak Bisa Ubah UU. Mahfud juga menjelaskan pemerintah tidak perlu mengirim keterangan resmi terkait salah ketik dalam omnibus law tersebut. Menurut dia, hal tersebut akan dibahas nanti di DPR.

"Kemudian ada kemarin tenggat waktu yang kemudian namanya sempit waktu dan ini yang mengerjakan masih manusia, bukan mesin,"

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengaku ada salah ketik dalam draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Salah ketik yang dimaksud adalah soal jika Presiden berwenang mengubah Undang-Undang melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah diserahkan ke DPR. Aturan 'sapu jagat' itu langsung memantik polemik. Dari banyak pasal, dirampingkan dalam satu undang-undang. Banyak pasal-pasal dihapus.

Ida menambahkan, pihaknya punya tim sosialisasi yang modelnya tripartit, yaitu pemerintah, pekerja dan buruh. Tim ini di samping melakukan sosialisasi, juga membahas soal substansi.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Sodik Mujahid melihat potensi kekuatan eksekutif makin kuat dengan adanya usulan peraturan pemerintah bisa mengubah undang-undang seperti tertuang dalam Pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja.

Dia menegaskan bahwa tidak menolak aturan sertifikasi pekerja konstruksi. Justru sertifikasi dibutuhkan karena pekerjaan mereka terkait tingkat keselamatan tinggi. Dia pun mendorong pemerintah dan pemangku jabatan terkait untuk mencari solusi bersama terkait permasalahan program sertifikasi bagi pekerja konstruksi.

Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mendukung upaya pemerintah mengatur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa berjualan di rest area jalan tol. Hal tersebut tercantum dalam draf Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly menegaskan, jika Rancangan UU Cipta Kerja tidak melupakan kesejahteraan pekerja. Sebab, menurut Yasonna, RUU Cipta Kerja adalah sebuah keharusan demi mengentaskan jumlah pengangguran.

Draf Rencana Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja memuat beberapa fokus aktivitas ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satunya perlindungan terhadap lingkungan yang tentu disebabkan oleh aktivitas ketenagakerjaan tersebut.

Pakar Ekonomi Emil Salim menilai langkah Presiden Joko Widodo yang mengedepankan ekonomi dalam Rancangan Undang-undang Omnibus Law kurang tepat. Sebab cara itu sudah lama ditinggalkan oleh negara-negara di dunia.