Rosan mengatakan, kemudahan perizinan itu sangat penting agar iklim investasi di Tanah Air semakin bergairah. Dengan kemudahan izin, maka tidak ada lagi yang menghambat masuknya investasi dan juga lapangan pekerjaan baru.

Dia menjelaskan, RUU Omnibus Law diciptakan mengharmonisasi sejumlah peraturan yang tumpang tindih. Salah satunya terkait perbedaan perizinan investasi di pemerintah pusat dan daerah.

Rosan meminta agar para serikat buruh tidak hanya melihat Omnibus Law ini dari satu sisi saja. Akan tetapi melihat keuntungan lain yang diatur dalam RUU Omnibus Law tersebut.

Demo di DPR, BEM Seluruh Indonesia Tolak Omnibus Law. Menurut mahasiswa Omnibus Law Cipta Kerja cacat formil karena tidak melibatkan masyarakat dan terburu-buru dalam proses penyusunannya.

Pemerintah akan menyiapkan layanan baru yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dalam program ini, pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bakal mendapatkan manfaat tanggungan dari pemerintah (unemployment benefit).

Lembaga yang berdiri di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini juga mengimbau agar pemerintah terus mau merangkul stakeholder terkait untuk membahas kelanjutannya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, mengatakan kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja akan memberi kepastian perlindungan bagi pelaku di sektor lapangan kerja baru.

Jazuli Juwaini menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) skema Omnibus Law seperti Cipta Kerja dan Perpajakan harus berpihak kepada masyarakat.

"Jadi apa yang sudah dimiliki jangan disia-siakan. Bagaimana si kecil yang berjasa ini bisa terus hidup dan berperan besar," sambung dia.

"Guru dan dosen lokal wajib sertifikasi, sedangkan pengajar asing dikasih karpet merah, ini benar-benar RUU Alien," kata Fikri, Sabtu (29/2).

Hal tersebut menanggapi respons buruh yang mempermasalahkan beberapa pasal dalam RUU. Menurut Roesan, hak-hak buruh tetap harus dihormati. Untuk itu, pihaknya terbuka dengan pendapat pihak-pihak terkait agar nantinya Omnibus Law ini dapat berjalan dengan baik.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mendesak pimpinan DPR segera membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal itu disampaikan fraksi PPP dalam rapat Bamus.

Pemerintah saat ini tidak memiliki banyak pilihan untuk menyelesaikan problem yang sangat kompleks tersebut. Apalagi Indonesia saat ini ada di tengah ancaman perlambatan ekonomi dunia, kondisi ekspor yang menurun, dan target penerimaan pajak yang belum tercapai.

Kotak-kotak regulasi dimaksud di antaranya adalah SK lokasi, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB).

Menurut dia, saling tidak sependapat merupakan hal yang wajar. Hal itu bisa diselesaikan pada saat pembahasan di DPR nanti.

Agatha mengatakan, segala detail aturan itu nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Namun bagaimana rinciannya, hal itu masih jadi bahan pertimbangan.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan sejumlah vitalnya kehadiran Omnibus Law di kondisi perekonomian terkini. Di mana, salah satu manfaatnya, bisa mendorong kemudahan berbisnis Indonesia (ease of doing business) ke peringkat 40.

Ketua Umum Golkar itu melobi kekuatan politik di luar koalisi pemerintah. Kemarin, Golkar melakukan pertemuan di kantor DPP Golkar. Airlangga mengakui pertemuan tersebut sebagai upaya melobi PKS mendukung Omnibus Law.