Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan penolakan buruh terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja bukan bentuk sentimen negatif terhadap investasi. Dia berjanji akan mencari solusi terbaik bagi investor dan para buruh.

DPR merasa direduksi atas bunyi pasal tersebut. Pemerintah diyakini mau mengambil alih fungsi legislasi DPR.

Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI), Muhammad Rusdi, menyebut pihaknya tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah. Dia menilai proses pembahasan RUU Omnibus Law yang berlangsung tertutup melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

KSPI menegaskan bahwa tidak bertanggung jawab terkait pembentukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dicanangkan pemerintah.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah hanya mengatur waktu istirahat antara jam kerja setelah bekerja 4 jam berturut-turut dan istirahat mingguan sekitar 1-2 hari. Selain itu, pemerintah mengatur cuti tahunan yang harus diberikan perusahaan minimal 12 hari.

"Karena statusnya kontrak kerja, bisa dengan mudah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan habis kontrak dan kemungkinan tidak ada lagi pesangon, karena pesangon hanya untuk pekerja tetap."

Wali Kota Bima Arya melihat arah pemerintahan Presiden Joko Widodo cenderung otoriter. Hal itu tergambar dalam Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah.

Dalam pasal 42, salah satu ayatnya menyebutkan tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media (KSPI), Kahar S Cahyono menegaskan bahwa sejumlah buruh mendapat intimidasi dari pihak perusahaan untuk melakukan pensiun dini.

Dalam pasal 78 nomor 1 poin b dituliskan, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.

Pengusaha dapat memberikan uang penggantian hak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang pesangon serta uang penghargaan masa kerja juga akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam draf Omnibus Law Cipta kerja diterima merdeka.com, aturan bonus yang dimaksud paling dekat dengan aturan penghargaan lain. Aturan ini diatur dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 92.

Seperti tertuang dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja pasal 79 ayat 2 (b) disebutkan "istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Hal tersebut menimbulkan gejolak tengah masyarakat, khususnya di kalangan buruh sebagai subjek atau pelaku perekonomian nasional. Hal ini membuat kondisi perekonomian nasional jadi tidak nyaman. Yang berpotensi memicu instabilitas politik dan gejolak sosial.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) Periode 2015-2020, Armudji menuturkan, banyak peraturan daerah (Perda) yang tidak sinkron dengan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat. Hal tersebut dapat mempersulit investasi di daerah.

Willy berharap, pembahasan RUU Cipta Kerja dilaksanakan oleh Baleg DPR. Agar, bisa memastikan bahwa pembahasan Omnibus Law menjadi penengah semua suara yang masuk.

Pemerintah kini tengah merumuskan formula baru pemberian pesangon dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Kabarnya, pesangon bagi buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan berkurang dari 32 kali menjadi 19 kali, meski pekerja yang bersangkutan bakal mendapat kompensasi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, memastikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan tetap diterapkan meskipun ada Omnibus Law. Sebab, isu lingkungan hidup sendiri penting dan tetap akan menjadi fokus pemerintah ke depan.