Merdeka.com - Rancangan Undangan-undang sapu jagat atau Omnibus Law Cipta Kerja menuai pelbagai sorotan. Salah satunya, pasal 170 yang termuat dalam draf rancangan UU tersebut.

Pasal 170 berbunyi:

"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan undang-undang ini, pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini".

DPR merasa direduksi atas bunyi pasal tersebut. Pemerintah diyakini mau mengambil alih fungsi legislasi DPR.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Syafii melihat, ada semangat untuk mengambil fungsi legislatif oleh pemerintah.

"Ini kan pada dasarnya ingin mengambil alih fungsi legislatif. Dan itu perlu ada pendalaman yang serius. Nanti di badan legislasi," ujar dia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Dia meminta kawan-kawannya di DPR RI mesti hati-hati akan undang-undang ini. Meskipun begitu, ia menyatakan bukan berarti pihaknya menolak sepenuhnya Omnibus Law.

"Bahwa kalau memang Omnibus Law dibutuhkan kenapa tidak. Tetapi kalau kemudian akhirnya mereduksi hak-hak DPR di bidang legislasi, ini kan justru kontra produktif," terangnya.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra itu mengutarakan bahwa pihaknya menginginkan sistem ketatanegaraan bisa berjalan dengan baik.

"Dengan tata urutan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 berjalan dengan baik. Tapi jangan ada seakan-akan hak legislasi DPR tapi di reduksi dengan Omnibus Law," tegas dia mengakhiri.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com