Menko Luhut Soal Omnibus Law: Pemerintah Sangat Berkepentingan Melindungi Buruh

Rabu, 19 Februari 2020 21:48 Reporter : Sulaeman
Menko Luhut Soal Omnibus Law: Pemerintah Sangat Berkepentingan Melindungi Buruh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. ©2020 Humas Kemenko Kemaritiman

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memastikan pemerintah mengakomodir kepentingan buruh dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus mengakomodir kepentingan dunia usaha.

"Saya ulangi ya, pemerintah sangat berkepentingan untuk melindungi buruh. Tapi dalam bersamaan juga, pemerintah berkepentingan untuk memberikan suasana kondusif kepada investor," ujarnya di Gedung Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Rabu (19/2).

Dia juga memastikan hasil Omnibus Law merupakan jalan tengah yang dapat mengakomodir kepentingan buruh dan investor. "Jadi harus win-win (solution)," tuturnya.

Dia pun meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam berkomentar terkait draf Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, menurut Menko Luhut, ada draf yang beredar di masyarakat diragukan tingkat keabsahannya.

"Saya minta tolong, jangan membuat komentar kepada draf (Omnibus Law) yang tidak resmi, karena di luar sangat banyak, bertebaran draf-draf yang tidak resmi," tegasnya.

1 dari 1 halaman

Buruh Sebut Tak Dilibatkan Bahas Omnibus Law

tak dilibatkan bahas omnibus law

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyayangkan langkah pemerintah yang tidak melibatkan perwakilan buruh dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Bahwa KSPI selaku perwakilan buruh, tidak pernah di undang dan dimintai pandangan-pandangan oleh Menko perekonomian (Airlangga)," tegasnya.

Dia mencurigai, RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang digagas Presiden Jokowi untungkan Tenaga Kerja Asing (TKA). "TKA semakin dipermudah, termasuk sanksi dihilangkan, jangan-jangan untuk TKA," cetusnya.

Dia memprediksi sektor industri startup dan pendidikan Indonesia akan dikuasai asing. "Kita lihat startup kita mulai dijual asing, seperti Tokopedia. Pendidik seperti guru dan dosen asing mulai menguasai," paparnya.

Di akhir perbincangan, Said Iqbal meminta DPR RI untuk menolak draf RUU Omnibus Law yang diajukan Presiden Jokowi, jika tidak ingin ada gerakan demonstrasi besar-besaran dari kaum buruh.

[bim]

Baca juga:
Indonesia Telah Mampu Produksi Obat Penurun Kolesterol
Harga Tiket Pesawat di Omnibus Law Diatur PP, ini Untung Ruginya
Surya Paloh Minta Kader NasDem Dukung Penuh Omnibus Law
Bamsoet Soal Omnibus Law: Salah Ketik Biasa, Gitu Saja Kok Repot
PPP Menolak Alasan Pemerintah Salah Ketik Pasal 170 Omnibus Law
Bos BKPM Siap Pasang Badan Jika Anak Buah Dipidana Karena Izin Investasi
Mahfud Minta Jangan Ada yang Mempersoalkan Istilah Omnibus Law

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini