Militer Masuk Kpk

"Kita sangat berterimakasih TNI reformasi dan menyatakan tekadnya tidak berevolusi sejak tahun 2000," ucapnya.

"Semua instansi terbuka untuk ke KPK termasuk TNI," kata Johan Budi.

Dia menilai TNI sebagai mitra yang akan dipilih oleh lembaga antirasuah itu sudah sangat tepat dan sesuai porsinya.

Selain itu, TNI hanya memiliki tugas dan wewenang menjaga NKRI dari ancaman.

TNI dinilai lebih baik jadi tentara profesional. Menjaga pertahanan negara.

Personel TNI aktif tidak boleh menjadi pegawai KPK karena tidak diatur dalam UU.

KPK mengaku kekurangan SDM untuk melakukan tugas pemberantasan korupsi se-Indonesia.

Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan jika diminta Presiden, TNI AD siap melaksanakan tugas tersebut.

Dalam UU, TNI berperan fungsi sebagai pertahanan bukan penegakan hukum.

PKS merasa yakin bahwa perekrutan TNI oleh KPK hanya perkeruh suasana dengan Polri.

KPK ingin anggota TNI menjadi kepala bagian pengamanan.

Dikhawatirkan hal itu malah memancing konflik dengan penegak hukum lain.

Mengenai detailnya, Johan mengaku masih akan dibicarakan antara pimpinan KPK dengan Panglima TNI.

"Ini bukan bagian dari untuk menyaingi kepolisian," kata Moeldoko.

"TNI sesuai UU bukan lembaga penegak hukum dan tupoksinya bukan di bidang penegakan hukum."

"Di TNI ada ahli hukumnya, polisi militernya, penuntutnya juga ada, bahkan ada mahkamah militernya," kata Mayjen Fuad.