Korupsi Tanah Munjul

Terpidana kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul itu meninggal karena sakit.

Selain soal anggaran, Taufik juga mengaku ditanya terkait hubungannya dengan mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles. Taufik mengakui mengenal sosok Yoory yang merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul.

Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Nomor : 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Februari 2022 yang telah berkekuatan hukum hukum tetap alias inkracht.

Yoory dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan atau penjara terhadap Yoory.

Adapun vonis tersebut, lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hukuman selama enam tahun delapan bulan penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Mantan Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan segera menjalani sidang putusan perkara korupsi dalam pengadaan tanah di Munjul. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dijadwalkan membacakan vonis hari ini.

Selain aset dikembalikan, terdakwa juga meminta agar rekening diblokir KPK dibuka.

Dalam perkara ini Anja Runtuwene dituntut 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 2 bulan kurungan dan perampasan harta senilai Rp35,033 miliar ditambah sejumlah aset.

Jaksa juga menuntut hakim menjatuhkan pidana pokok berupa denda sebesar Rp 200 juta. Jika tak dibayar dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut.

Jaksa juga menuntut merampas sejumlah uang yang telah dikembalikan oleh Anja Runtuwenen dan Rudi Hartono masing-masing sebesar Rp 35.033.663.000

"Perumda Sarana Jaya yang diharapkan dapat berperan dalam upaya mensukseskan program hunian Dp 0 rupiah yang merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI periode 2017-2022, ternyata telah gagal menjaga amanah tersebut."

Jaksa menuntut hakim menyatakan Yoory terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, DKI Jakarta.

Ali mengatakan, analisis terhadap fakta yang muncul di persidangan diperlukan untuk menyelisik lebih dalam keterlibatan Taufik. Selain itu, KPK juga akan mendalami keterkaitan Taufik dengan perbuatan yang dilakukan Yoory dalam pengadaan tanah.

Atas dugaan perbuatannya, Yoory didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp152 miliar.

Ali mengatakan, pengembalian uang bisa dilakukan dengan koordinasi bersama tim jaksa penuntut umum pada KPK. Nantinya, tim jaksa akan mengarahkan para pihak bagaimana cara mengembalikan uang ke negara melalui KPK.

Ketidakjelasan yang dimaksud saksi, karena Anja Runtuwene sebagai Wakil PT Adonara tidak memberikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pemilik tanah, dari suster Kongregasi Biarawati Carolus Boromeus (CB).

Sidang yang sempat tertunda selama lima jam ini, dijelaskan Saifuddin, karena dirinya harus memutus perkara pada sidang yang lain.

Hal itu dikemukakan Junior Manager Divisi Pertanahan dan Hukum Perumda Pembangunan Sarana Jaya, I Gede Aldi Pradana ketika dihadirkan sebagai saksi kasus kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul untuk hunian down payment (DP) Rp0.

Dilihat dari sejumlah rangkaian proses pengadaan tanah, diakui saksi Aldi, ada belum ada berkas kajian terkait tanah yang rencananya digunakan untuk pengadaan hunian down payment (DP) Rp0 itu.

Fransisca menjadi saksi untuk terdakwa mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles didakwa merugikan negara sebesar Rp152,565 miliar dalam pengadaan tanah proyek 'Hunian DP 0 Rupiah' di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.