korupsi APBD semarang

Hendrar menjelaskan, bukti setoran kas daerah (Kasda) milik Pemkot Semarang yang ditempatkan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) berupa rekening koran dibuat ganda. Salah satunya fiktif. Curiga atas kejadian tersebut, Hendrar langsung meminta terdakwa Dody untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam sidang tersebut, Soemarmo menjelaskan tentang mekanisme kerja UPTD Kasda yang berada di bawah Badan Pendapatan Daerah (dulu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah).

Uang ini bagian dari kasus dugaan korupsi raibnya deposito Kasda Pemkot Semarang sebesar Rp 22,7 miliar.

Mahasiswa ditagih menyerahkan laporan dana hibah Rp 20 juta yang diberikan pemkot.

Sebelumnya, Soemarmo divonis 1,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta oleh Pengadilan Tipikor.

"Uangnya turun tapi tidak ada bentuk fisik penyalurannya," kata Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Harryo,

Akhmat Zaenuri yang dihukum 2,5 tahun penjara karena kasus suap RAPBD 2012 sebelumnya mendekam di sel Polrestabes.

Soemarmo diperiksa KPK terkait kasus baru yang sedang diselidiki KPK.

KPK telah memeriksa sejumlah orang terkait kasus baru tersebut.

Jaksa meminta majelis hakim melanjutkan persidangan karena dakwaan telah memenuhi syarat.

Dalam kasus penyalahgunaan APBD Semarang ini, Soemarmo tidak terbukti dalam dakwaan primair.

Majelis hakim meminta Soemarmo mengajukan pemindahan lokasi penahanan ke LP setempat.

"Pengumpulan uang untuk anggota DPRD adalah perbuatan Akhmat Zainuri dan wakilnya," kata Soemarmo di Pengadilan Tipikor.

Uang tersebut diberikan agar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) cepat diproses.

JPU menilai tidak ada perbuatan meringankan Soemarmo. Sebagai wali kota Semarang prilaku korupnya sangat memalukan.

Wali Kota Semarang nonaktif itu juga menyangkal telah memberikan uang ke sejumlah partai.

Ketiganya merupakan saksi ahli dari kubu Soemarmo.

Anggota Komisi III yang diperiksa yakni Ahmad Yani (PPP), Syarifuddin Suding (Hanura), dan Nasir Jamil (PKS).

Badan Kehormatan DPR memeriksa Ahmad Yani dari PPP, Syarifuddin Suding dari Hanura, dan Nasir Jamil dari PKS.

Keduanya membantah Soemarmo menghadiri pertemuan yang diadakan 29 Oktober 2011 lalu.