Kementerian ATR

Nusron Wahid mengungkap maraknya kapling dan penjualan laut tanpa izin, terutama di Batam. Ia menyebut tahapan resmi reklamasi dilompati. Apa yang terjadi?

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya kepastian dan transparansi waktu dalam peningkatan kualitas layanan pertanahan, demi kepuasan masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri mendesak pemerintah daerah mempercepat Penetapan Batas Desa untuk kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik, mengingat baru 14,4% yang tuntas.

Nusron menyebut bahwa untuk melawan mafia tanah perlu memperkuat internal BPN.

Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi 920 ribu hektare lahan guna mendukung pengembangan etanol 10 persen (E10) di Indonesia, mendekati target 1 juta hektare untuk produksi bahan bakar nabati.

Nusron mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

Kementerian ATR/BPN menargetkan Layanan Pertanahan Digital sepenuhnya pada 2028, mengintegrasikan blockchain dan AI untuk efisiensi serta keamanan. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Asnaedi menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Keputusan tersebut diambil setelah melalui proses evaluasi dan investigasi terkait keterlibatan pegawai dalam penyalahgunaan tugasnya.