kemenkeu

Pembentukan PFII merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun arsitektur baru sektor keuangan yang mampu menjawab tantangan ekonomi global.

Menurut Purbaya, besarnya minat lembaga keuangan China mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Penetapan lokasi memang menjadi kewenangan Menteri Keuangan, namun keputusan akan diambil setelah tim melakukan penilaian terhadap berbagai usulan yang masuk.

Purbaya mengatakan perbaikan tersebut sudah dilakukan melalui perombakan organisasi dan penempatan sejumlah pejabat baru di posisi strategis.

Purbaya mengatakan tren positif kinerja APBN ditopang oleh performa pendapatan negara yang kuat serta belanja yang dikelola secara efektif.

DJP menegaskan, aparat kewilayahan bukan pelaksana pemeriksaan pajak. Namun, perannya hanya mendukung koordinasi agar kunjungan petugas di lapangan berjalan sesuai prosedur.

DJP Kementerian Keuangan mengubah pola pengawasan pajak berbasis teknologi dan data, memperluas cakupan hingga desa untuk tingkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

Purbaya mengaku masih menunggu proposal usulan pajak JHT nol persen untuk semua kategori. Dia mengamini keputusan final ada di tangannya.

Ia mengakui masih ada tantangan pada tahap awal pelaksanaan program MBG. Tantangan itu masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Bimo menjelaskan bahwa penerapan penuh Coretax diharapkan dapat meningkatkan tata kelola sekaligus memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan.

Stabilitas likuiditas di sistem keuangan tetap akan terjaga karena Bank Indonesia (BI) akan melakukan penyesuaian apabila pemerintah menarik kembali dana tersebut.

Purbaya mengatakan, pihaknya selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan presiden.

Penunjukan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura, atau Bea Cukai Papua, berhasil menyelamatkan 1.356 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika hingga Mei 2026, sekaligus menghemat miliaran rupiah biaya rehabilitasi negara.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan Rp333,6 miliar dana SBSN hingga Mei 2026 di Bali, mendukung proyek-proyek strategis seperti infrastruktur dan pendidikan, serta menarik perhatian pembaca.

IKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.

Peneliti Indef mengusulkan masa transisi memadai untuk pungutan PPh melalui marketplace, penting agar UMKM siap dengan NPWP dan pembukuan sebelum Juli 2026.

Kanwil DJP Sulselbartra mencatat capaian penerimaan pajak Sulsel sebesar Rp4,23 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan positif dan melampaui target. Simak detail pendorongnya.

DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku menegaskan komitmen pemerintah untuk insentif pajak UMKM. Ini memastikan keberlanjutan usaha dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian regional.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa sistem keuangan Indonesia memiliki mekanisme anti pencucian uang yang kuat, menepis kekhawatiran terkait keamanan Obligasi Pemerintah.