Jampidsus Febrie Adriansyah

Kejagung memeriksa pegawai BI berinisial S terkait kasus TPPU eks Jampidsus Febrie. Penelusuran aliran dana juga melibatkan PPATK. Ini penjelasan resminya.

Kejaksaan Agung menginformasikan mengenai status pegawai mantan Jampidsus Febrie Adriansyah saat ia menghadapi proses hukum.

Hotman mengaku pengunduran dirinya karena masalah kesehatan.

Hotman mengatakan, selama menangani berbagai perkara, Febrie berhasil mengembalikan ratusan triliun rupiah ke kas negara.

Sembilan jaksa itu mayoritas alumni bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan sebelumnya menyebut Febrie Adriansyah dan Don Ritto masih berstatus saksi merupakan kekeliruan.

Kejagung menerbitkan tiga sprindik baru. Namun, terdapat perbedaan dengan sprindik yang sebelumnya diterbitkan Kortas Tipidkor Polri.

Pada hari Selasa, 14 Juli 2026, Jaksa Agung mengusulkan nama calon Jampidsus kepada Presiden Prabowo Subianto.

Di fase awal, administrasi perkara diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Selanjutnya penyerahan barang bukti hingga tersangka.

ST Burhanuddin mengatakan, hubungan antara Kejaksaan Agung dan Polri tetap berjalan baik.

Panja perlu membuka ruang aduan bagi masyarakat agar informasi mengenai dugaan pelanggaran lain yang berkaitan dengan Febrie.

Rumah pribadi Febrie kini juga sudah tidak lagi dijaga personel Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sebelum ditetapkan tersangka, pengusutan kasus korupsi dan TPPU Febrie melalui drama panjang.

Rumah itu tidak tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diajukan oleh Jampidsus Febrie Adriansyah.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membantah isu yang menyebut dirinya mengundurkan diri. Dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/7/2026), ia menegaskan masih menjalankan tugas dan fokus menangani perkara korupsi. Febrie juga membantah memiliki keterkaitan dengan bisnis Kafe de'CLAN Signature di Cipete yang sebelumnya digeledah aparat. Terkait rumah di Sentul, ia menyatakan merupakan milik pribadinya sejak lama dan seluruh persoalan akan dijelaskan melalui mekanisme hukum.

Namun, Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI), Mayjen Kristomei Sianturi meluruskan kabar tersebut.

Febrie Adriansyah dilaporkan empat koalisi masyarakat sipil ke KPK.