Ida Budhiati

"Kita dukung antusiasme masyarakat yang maju lewat jalur perseorangan atau parpol."

"Kami akan hadirkan apa yang dilihat, diketahui, dan dialami oleh penyelenggara."

"Persoalan apakah waktu (perpanjangan) ini memadai, dalam pandangan kami cukup memadai," kata Ida Budhiarti.

KPU selalu percaya jika sebuah parpol sudah secara kelembagaan mengatur setiap proses pencalonan.

Putusan PTUN dan PN memberikan pesan penting bahwa hak partai tidak boleh dihalangi untuk mengikuti pilkada serentak.

"Enggak bisa semua tahun ini. Kita juga masih nunggu konsep dari Komisi II," kata Husni.

"Kami menjalankan tugas, jadi bukan memihak salah satu pasangan calon," kata Husni.

Kubu Prabowo yang tak puas dengan hasil pemilu, berencana menggugat pilpres ke MK.

"Ya itu tidak boleh dilewati, ada konsekuensi hukum bagi penyelenggara," ujar Anggota KPU Ida Budhiati.

KPU mengakui, sosialisasi pemilu dengan menggunakan media konvensional selama ini masih perlu dimaksimalkan.

Dibandingkan sebelumnya pada Pemilu 2004 yang hanya mencapai 11,8 persen.

Menurut Partai SRI, majelis hakim melanggar hukum acara persidangan karena memperbolehkan Ida Budhiarti jadi lawyer KPU.

Gugatan PKPI atas KPU dan di PT TUN dinilai lebih tertib hukum dan mencapai kepastian hukum.

KPU sudah mempelajari dan menerima surat salinan dari PT TUN.

Sidang sempat diskors selama 10 menit karena lembar putusan yang dibacakan Ketua Majelis tidak lengkap.

KPU mengakui sampai saat ini masih membahas amar putusan PTTUN dalam rapat pleno.

"Menurut saya, KPU harus melaksanakan UU. Kedua, KPU tidak boleh menafsirkan UU," kata Viva Yoga.

"PKPI optimistis akan menjadi peserta pemilu, dan hasil fatwa MA, Insya Allah, akan meloloskan PKPI," ujar Sutiyoso.

"Kalau menurut regulasi KPU tidak bisa banding, yang bisa banding itu parpol," ujar Ketua Bawaslu Muhammad.

Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan putusan Bawaslu tersebut bersifat tidak mengikat dan tidak final.