Keputusan Gubernur tersebut menyebutkan bahwa sanksi dijatuhkan karena Bupati Jember terbukti sebagai pihak penyebab keterlambatan pembahasan RAPBD 2020. Penilaian tersebut berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memberikan sanksi tidak gajian kepada Bupati Jember, dr Faida, disambut antusias oleh beberapa kalangan. Sebagai simbol rasa syukur, sejumlah aktivis di Jember mengadakan aksi potong rambut hingga gundul di halaman DPRD Jember pada Rabu (9/9).

Kinerja Bupati Jember Faida kembali mendapat sorotan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjatuhkan sanksi administratif kepada Faida berupa 'tidak gajian' selama 6 bulan. Sanksi ini dijatuhkan melalui Keputusan Gubernur yang ditandatangani pada 02 September 2020.

Jika MA setuju dengan alasan parlemen tersebut, maka keputusan pemecatan terhadap bupati itu akan berkekuatan hukum tetap.

Di tengah proses pemakzulan atau pemberhentian yang sedang berlangsung, Bupati Jember dr Faida memberikan kenaikan pangkat kepada ribuan pegawai. Proses kenaikan pangkat ini disorot Parlemen, karena dilakukan bupati ketika susunan birokrasi diduga belum mendapat 'lampu hijau' dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

11 pimpinan partai di Jember memohon kepada seluruh DPP Partai Politik di Jakarta untuk berkoordinasi untuk mengusung satu pasangan calon yang dianggap kuat.

Sebelumnya, Faida menyebut pemakzulan atau pemberhentiannya terkait dengan rencananya yang maju dalam Pilkada 9 Desember 2020 mendatang dari jalur independen.

Bupati Jember Faida bersikeras menilai Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang digulirkan DPRD Jember, tidak prosedural. Sikap Faida itu dikritik oleh pakar hukum Tata Negara dari Universitas Jember (Unej), Adam Muhshi.

Faida menegaskan pemerintahan di Jember masih berjalan secara normal. Faida meyakini, masih ada sejumlah tahap yang harus dilewati sebelum akhirnya DPRD Jember berhasil memberhentikan dirinya.

Keputusan hak menyatakan pendapat (HMP) dalam sidang paripurna tersebut kemudian diteruskan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan uji materil dan dibuktikan apakah pemberhentian bupati Jember sudah cukup bukti atau tidak.

"Itu semua ada prosesnya, dari DPRD ke Mahkamah Agung dulu, kita menunggu fatwa Mahkamah Agung bagaimana," katanya

"Yang dilakukan DPRD Jember kan sebenarnya sah-sah saja, sebagaimana amanat pasal 80 UU Pemda, tinggal kita hormati proses politik dan hukumnya,"

Bupati Jember, Faida kembali tak hadir dalam undangan memberikan klarifikasi terkait hak angket yang diajukan oleh DPRD setempat. Faida lebih memilih berkunjung ke Kecamatan Sumbersari yang masuk kawasan zona merah Covid-19 di Jember.

"Mari kita tunjukkan bahwa kita taat aturan termasuk aturan protokol pencegahan Covid,"

Rapat paripurna DPRD Jember akhirnya menyepakati usul mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberhentikan Bupati Jember dr Faida dari jabatannya. Seluruh anggota dewan dari tujuh fraksi yang hadir dalam paripurna pada Rabu (22/07) sepakat bahwa bupati dianggap melanggar.

DPRD Jember hari Rabu (22/07) ini menggelar rapat paripurna dengan agenda usulan hak menyatakan pendapat (HMP). Masing-masing fraksi di DPRD Jember akan membacakan pandangannya soal dugaan pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan bupati Jember, dr Faida.

"Terkait rencana unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Jember (AMJ), yang jelas akan ada penutupan jalan. Tetapi kita usahakan tidak mengganggu kegiatan masyarakat yang lain,"

Hak menyatakan pendapat oleh DPRD Jember itu sendiri menentukan sejumlah kebijakan yang dianggap sebagai kesalahan dari bupati Faida.