Bupati Jember Dimakzulkan

Tiga aktivis Koalisi Masyarakat Jember (KMJ) itu masing-masing berinisial JM, MIT dan MFR. Ketiganya dinilai bertanggungjawab menggerakkan massa yang menurut polisi mencapai 500 orang lebih tersebut.

Bupati dan Wakil Bupati Jember, Hendy Siswanto–Muhammad Balya Firjaun Barlaman, mewarisi beban persoalan yang cukup pelik dari bupati pendahulunya. Yakni menjalankan roda pemerintahan tanpa ada APBD 2021.

Mantan Bupati Jember dr Faida diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember pada Senin (1/3). Faida baru 17 Februari 2021 lalu lengser dari jabatannya.

Di hari terakhir tersebut, Faida mengisinya dengan memberikan sertifikat penghargaan kepada beberapa mal dan Gereja yang dianggapnya menjadi contoh pelaksanaan adaptasi kenormalan baru.

Masa jabatan Faida sebagai bupati Jember, tinggal menghitung hari. Per 17 Februari 2021 mendatang, Mendagri melalui gubernur akan melantik bupati-wabup Jember yang baru, Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman. Jika dipotong hari libur Imlek dan akhir pekan, masa jabatan bupati perempuan pertama di Jember ini te

Ada sektiar 19 ribu ASN Pemkab Jember yang mengalami keterlambatan gaji. Jumlah itu belum termasuk honorer dan P3K Pemkab Jember. Termasuk juga anggota DPRD Jember yang harus puasa gaji selama sebulan.

Faida mengklaim, proses penjatuhan sanksi disiplin tingkat berat kepada enam pejabat tersebut telah sesuai prosedur dan syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010.

Sehari sebelumnya, Gubernur Khofifah mengeluarkan surat yang mengingatkan bahwa upati Faida tidak lagi memiliki kewenangan untuk mencopot seluruh jajarannya.

Kandas sudah perlawanan Muhammad Ghozali, seorang ASN camat yang dihukum karena terbukti melakukan kampanye terselubung untuk mendukung bupati Jember, dr Faida di Pilkada 2020.

Masa jabatan bupati Jember, dr Faida tersisa sekitar 35 hari lagi setelah ia kalah dalam Pilkada 9 Desember 2020. Namun kontroversi masih terus dilakukan bupati perempuan pertama di Jember ini.

Faida menilai bawahannya itu melanggar disiplin berat karena pemberitaan di sejumlah media online.

Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Jempin Marbun menilai, pencopotan sejumlah pejabat oleh Faida pada Selasa (29/12) kemarin, adalah tidak sah, cacat hukum dan cacat prosedural. Terutama pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Jember yang merupakan ASN tertinggi di Pemkab Jember.

Selang beberapa jam aksi mosi tidak percaya di Pemkab Jember, Faida nongol ke publik. Dia menyambut kedatangan Gubernur Jatim Khofifah di RS Paru Jember.

Bupati Jember, dr Faida mendapat mosi tidak percaya dari ratusan pejabat Pemkab Jember. Mosi dipimpin langsung Wakil Bupati, Abdul Muqit Arief dan Sekretaris Daerah (Sekda), Mirfano pada Rabu (30/12) pagi.

"Sejauh sudah ada lebih dari lima pejabat yang diganti. Cuma saya belum lihat langsung SK-nya, hanya dilapori dari WhatsApp Grup," tutur ASN tertinggi di Pemkab Jember ini.

Kasus intimidasi yang dialami Wakil Bupati (Wabup) Jember, Abdul Muqit Arief terus berbuntut. Ribuan warga Jember mendatangi kantor Pemkab Jember. Mereka mendesak bertemu Bupati dr Faida dan empat pejabat Pemkab yang diduga dianggap terlibat menekan dan mengancam mempidanakan Muqit.

"Saya memang sudah ada perasaan tidak enak, karena Yessi kemarin sudah cukup keras kepada saya," papar pria yang selama ini dikenal kalem ini.

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang menolak permohonan pemakzulan atau pemberhentian atas bupati Jember, dr Faida. Permohonan itu diputus MA pada Selasa (8/12) dan petikannya langsung diunggah di situs resmi MA.

Dengan adanya putusan MA ini, Faida menilai dugaan korupsi dan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan yang selama ini dituduhkan oleh legislatif kepadanya, menjadi terbantahkan.

MA menilai rekomendasi pengembalian jabatan dilakukan Bupati Jember menjadi dasar pemakzulan itu ditolak.