Paripurna Hak Menyatakan Pendapat Digelar, Polisi Alihkan Lalin Sekitar DPRD Jember

Merdeka.com - Rapat paripurna dengan agenda penentuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Bupati Jember Faida akan digelar DPRD Jember Rabu (22/07) pukul 10.00 WIB.

Agenda ini bisa berujung pada pencopotan jabatan (pemakzulan) terhadap Faida dari jabatan Bupati Jember, jika HMP yang diajukan DPRD disetujui Mahkamah Agung (MA).

Sejumlah elemen masyarakat sudah menyatakan akan turun ke jalan untuk mendesak pemberhentian jabatan bupati. Polisi telah menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas di jalur sekitar gedung DPRD Jember, Jalan Kalimantan No 86, tidak jauh dari kampus Universitas Jember (Unej).

"Terkait rencana unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Jember (AMJ), yang jelas akan ada penutupan jalan. Tetapi kita usahakan tidak mengganggu kegiatan masyarakat yang lain. Sehingga akan ada pengalihan arus lalu lintas," ujar AKP Mahrobi Hasan, Kasubag Pengendalian Operasi (Dal Ops) Polres Jember, saat dikonfirmasi pada Selasa (21/07) malam.

Terdapat empat jalan menuju Gedung DPRD Jember yang akan ditutup polisi yakni Jalan Jawa (arah timur dari gedung DPRD Jember); Jalan Kalimantan (arah utara); Jalan Bengawan Solo (arah barat); dan Jalan Sumatera (arah selatan).

Empat jalan protokol tersebut, selama ini merupakan jalan yang cukup padat dilalui masyarakat. Karena terletak di kawasan pusat pemerintahan dan bisnis di jantung kota. Karena itu, polisi akan berupaya agar penutupan jalan tidak sampai mengganggu aktivitas transportasi warga. Polisi akan memandu masyarakat untuk melalui rute alternatif.

"Kita sudah siapkan itu semua. Tetapi nanti dari jalan Jawa yang akan ditutup, tidak akan semuanya (ditutup). Karena akan ada titik tertentu untuk pengalihan arus. Polisi akan sangat profesional dalam penanganan ini, sehingga jangan sampai penanganan kegiatan masyarakat yang satu akan mengganggu kegiatan yang lain," papar Mahrobi.

Sejumlah sarana prasarana seperti mobil operasi untuk penyekatan jalan sudah disiapkan polisi. Sekitar 1.000 personel yang berasal dari 9 kompi juga akan diterjunkan untuk pengamanan hari ini. Mereka berasal dari Polres Jember, Brimob Polda Jatim, Kodim 0824 Jember, serta bantuan personel dari polres di sekitar Jember.

Aliansi Masyarakat Jember (AMJ) menyatakan mendukung Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari DPRD Jember. Kelompok kiai dan santri akan ikut dalam aksi. KH Baiquni Purnomo, pengasuh jamaah salawatan Al Ghofilin memastikan bakal ada pengerahan massa dalam jumlah besar untuk mendorong pemberhentian Bupati Faida.

"Kami sudah melakukan kajian mendalam dan menyimpulkan bupati sudah harus dilengserkan karena banyak merugikan masyarakat Jember," ujar KH Baiquni saat dikonfirmasi. 

Sikap pemkab yang sampai sekarang menolak membahas APBD 2020 dengan legislatif dianggap telah berdampak serius terhadap perekonomian masyarakat. "Sekarang ini paling parah. Sudah bulan Juli, tapi APBD 2020 belum juga selesai, jelas kepentingan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian masyarakat dan banyak lagi yang terbengkalai," ujar Gus Baiqun, sapaan akrabnya.

Dia menegaskan aksi demo ini tidak terkait dengan politik praktis Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. "Karena kasusnya juga sudah banyak dan sejak lama," paparnya.

Pernyataan senada juga disampaikan KH Farid Mujib, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum II, Desa Pace, Kecamatan Silo, Jember. Menurutnya, para kiai dan santri dari berbagai pelosok Jember akan turun ke jalan.

"Dari kecamatan saya saja, rencananya akan ada 16 kendaraan roda empat dan lebih 50 sepeda motor. Dan masih akan lebih dari itu," ungkap KH Farid.