Merdeka.com - DPRD Kabupaten Jember sepakat untuk mengusulkan pemberhentian Bupati Jember Faida dalam rapat paripurna Rabu (22/7) kemarin. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan pihaknya menghormati keputusan yang dilakukan DPRD Jember.

Dia mengatakan keputusan DPRD tersebut sesuai dengan Amanat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

"Yang dilakukan DPRD Jember kan sebenarnya sah-sah saja, sebagaimana amanat pasal 80 UU Pemda, tinggal kita hormati proses politik dan hukumnya," kata Bahtiar, Kamis (23/07).

Menurut dia, tindakan DPRD Jember ini sebenarnya terkait dengan tindak lanjut fungsi pengawasan DPRD terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

"Kemendagri juga sudah meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi keputusan DPRD Kabupaten Jember sesuai aturan karena Gubernur adalah wakil pemerintah pusat," ungkap Bahtiar.

Sidang paripurna DPRD Jember dengan agenda hak menyatakan pendapat (HMP) yang dihadiri 45 orang anggota DPRD Jember telah memutuskan sepakat untuk melakukan pemberhentian tetap Bupati Jember Faida. Keputusan sidang paripurna DPRD tersebut akan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk uji materiil dan pemeriksaan bukti.

"Sekarang kita tinggal menunggu bersama apa putusan dari Mahkamah Agung terkait hal ini," pungkasnya.

Rapat paripurna DPRD Jember akhirnya menyepakati usul mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberhentikan Bupati Jember dr Faida dari jabatannya. Seluruh anggota dewan dari tujuh fraksi yang hadir dalam paripurna pada Rabu (22/07) sepakat bahwa bupati dianggap melanggar sumpah jabatan sehingga layak diberhentikan.

Bupati Jember, dr Faida sebenarnya juga diundang dalam rapat paripurna, namun menolak hadir. Alasannya, karena gedung DPRD Jember berada di Kecamatan Sumbersari yang menurut versi Faida masuk dalam kawasan zona merah penyebaran Covid-19.

"Alasan ini tidak masuk akal, karena saat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) pada awal Juni lalu, dia juga hadir di gedung yang sama, dalam kondisi penyebaran Covid-19 yang juga sama," ujar Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi usai rapat paripurna.

Dalam penelusuran merdeka.com, alasan Faida tersebut justru bertolak belakang dengan informasi yang disampaikan bawahannya. Pada Selasa (21/07) malam atau beberapa jam sebelum paripurna, Pemkab Jember merilis update harian penyebaran Covid-19.

Di dalam data tersebut, tidak ada satupun kecamatan di Jember yang masuk kategori zona merah. Informasi tersebut disampaikan melalui Kepala Dinas Kominfo, Gatot Triyono selaku juru bicara Pemkab Jember.