Pemerintah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program PEN untuk KUMKM sebesar Rp 123,46 triliun untuk tahun 2020.

Teten mengakui masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan SNI, khususnya bagi UMK. Di antaranya, kualitas produk yang belum konsisten, pembiayaan terkait dengan biaya pendaftaran, uji laboratorium, biaya tarif pengujian, dan persyaratan sertifikat oleh negara lain.

MenkopUKM mengatakan perlu lompatan ke depan untuk mengembangkan UKM. Tantangan pengembangan UKM sangat besar, sebab mayoritas jumlah UKM adalah usaha mikro, sedangkan e-commerce dalam negeri dipenuhi produk impor, sementara ekspornya rendah.

Bagi para pelaku usaha mikro di Indonesia, Banpres Produktif untuk Usaha Mikro sebesar Rp 2,4 juta ibarat dewa penyelamat bagi kelangsungan usahanya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan ada tiga hal yang penting dicermati dalam upaya mendorong UMKM go-digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk, dan literasi digital

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan omzet pelaku UMKM hingga 84%.

ICCF kali ini direncanakan untuk berlangsung pada tanggal 26-28 Nopember di Bali, dengan menerapkan prosedur dan cara yang berbeda, terkait situasi pandemi Covid-19.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa sejalan dengan upaya mengawal transformasi digital, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan agregator dan enabler dalam proses bisnis UMKM.