Anti Korupsi
-
Politik •Yusril: Pemberantasan Korupsi Tak Cukup Hanya Hukum, Butuh Fondasi Etika dan MoralMenteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia tak cukup hanya dengan hukum, melainkan butuh fondasi etika dan moral yang kuat.
-
News •Pemprov Papua Harap Penyuluh Antikorupsi Perkuat Budaya Integritas di Bumi CenderawasihPemerintah Provinsi Papua berharap Forum Penyuluh Antikorupsi periode 2026–2030 menjadi garda terdepan dalam membangun budaya integritas dan memperkuat upaya pencegahan korupsi di wilayah Papua.
-
Politik •Qodari Tegaskan Hukum Tak Pandang Bulu dalam Penanganan Kasus Korupsi Makan Bergizi GratisKepala Bakom RI Muhammad Qodari menegaskan penegakan hukum tanpa pandang bulu dalam penanganan Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis, melibatkan prajurit TNI dan anggota Polri aktif.
-
News •Revitalisasi Sekolah Mendikdasmen: Ciptakan Ruang Belajar Layak dan Gerakkan Ekonomi DaerahMendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan program revitalisasi sekolah bertujuan menciptakan ruang belajar yang layak dan aman, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui pembangunan swakelola.
-
News •Dindikbud Kota Serang Deklarasikan Komitmen SPMB Bebas Gratifikasi, Wujudkan Pendidikan BersihDindikbud Kota Serang tegaskan komitmen wujudkan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Bebas Gratifikasi melalui doa bersama dan deklarasi. Ini demi proses pendidikan bersih dan transparan. Simak langkah tegasnya!
-
News •KPK Sita Dokumen Penting Terkait Kasus Suap Pengadaan di Muara EnimKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap pengadaan barang dan jasa di Muara Enim, menyita sejumlah dokumen krusial untuk memperkuat bukti. Penyitaan dokumen kasus Muara Enim ini menjadi langkah penting dalam penyidikan.
-
News •PDIP Dukung Penegakan Hukum Dugaan Korupsi Eks Pimpinan BGNPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum terkait dugaan korupsi tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), menyerukan transparansi dan akuntabilitas.
-
News •Gubernur Banten Tegaskan Tolak Praktik Titipan dalam Penerimaan Siswa BaruGubernur Banten Andra Soni mengingatkan seluruh kepala sekolah untuk menjaga integritas dan menolak praktik titipan siswa baru di tengah tingginya persaingan masuk sekolah negeri.
-
News •KPK Tindak Lanjut Pernyataan Presiden Prabowo, Inventarisasi Kebutuhan Penguatan LembagaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan lembaga pengawasan, dengan segera menginventarisasi kebutuhan sumber daya dan anggaran untuk memperkuat kinerja pemberantasan korupsi.
-
News •Polres Karawang Perketat Pengawasan Layanan SIM, Tegas Cegah Pungli dan PercaloanPolres Karawang terus berupaya menjaga kualitas layanan SIM dengan monitoring rutin dan sistem digital, tegas cegah pungli dan percaloan demi pelayanan transparan dan humanis.
-
Ekonomi •Kemenhub Perkuat Reformasi Layanan Publik Melalui Digitalisasi dan Zona IntegritasKementerian Perhubungan memperkuat reformasi layanan publik melalui digitalisasi dan pencanangan zona integritas, bertujuan mempercepat pelayanan, menyederhanakan birokrasi, dan memberantas praktik transaksional.
-
News •Kejari Lombok Tengah Dorong Transparansi Anggaran Desa Melalui Papan Informasi MasifKejaksaan Negeri Lombok Tengah gencar mendorong **transparansi anggaran desa** melalui pemasangan papan informasi masif, menunjukkan komitmen terhadap tata kelola bersih dan akuntabel demi kepercayaan masyarakat.
-
News •Presiden Prabowo Desak Reformasi TNI Polri: Bersih dari Ilegal, Layani PublikPresiden Prabowo Subianto mendesak Reformasi TNI Polri secara berkelanjutan, menekankan pentingnya aparat melayani masyarakat dan bebas dari keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti penyelundupan, narkoba, dan judi.
-
Politik •Prabowo Tegas: BPKP Harus Tindak Pejabat Seleweng, Tak Pandang KedekatanPresiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menindak tegas pejabat yang terindikasi menyelewengkan uang rakyat, menegaskan tidak ada toleransi meski ada kedekatan pribadi.
-
News •Peter Magyar Resmi Jadi PM Hungaria, Akhiri Era 16 Tahun Viktor OrbanPeter Magyar kini resmi menjabat Perdana Menteri Hungaria setelah dilantik pada Sabtu, mengakhiri 16 tahun kepemimpinan Viktor Orban dan membawa harapan baru bagi hubungan dengan Uni Eropa.
-
News •Presiden Prabowo Subianto Bahas Evaluasi Transaksi Keuangan Bersama PPATK, Perkuat Transparansi PemerintahPresiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana di Hambalang, membahas evaluasi transaksi keuangan demi tata kelola negara yang bersih dan akuntabel.
-
News •KPK Perkuat Peran Keluarga Cegah Korupsi di Sulawesi SelatanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama pencegahan korupsi, khususnya di Sulawesi Selatan, melalui program keluarga berintegritas.
-
Politik •Wali Kota Ngatiyana Tegaskan Pentingnya Integritas ASN Cimahi Pasca Kasus KorupsiWali Kota Cimahi Ngatiyana meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Cimahi menjaga integritas dan bekerja sesuai aturan menyusul dugaan korupsi di Dinas Tenaga Kerja, menegaskan pentingnya Integritas ASN Cimahi.
-
News •KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YICKPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.
-
News •KPK Dorong Lembaga Khusus Pengawas Kaderisasi Partai PolitikKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.