Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Undang Kapolri, Komisi III DPR akan tanyakan soal senpi ilegal

Undang Kapolri, Komisi III DPR akan tanyakan soal senpi ilegal Junimart Girsang. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Komisi III DPR berencana mengundang Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk menanyakan informasi soal pengadaan senjata api ilegal. RDP kemungkinan akan digelar pekan ini.

Anggota Komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang mengatakan awalnya RDP Komisi III dijadwalkan hari ini. Namun karena Tito sibuk maka rapat ditunda.

"Mestinya kan hari ini kami RDP dengan Kapolri, tapi beliau punya kesibukan yang sangat urgent dan tidak bisa dihindarkan untuk itu kita tunda. Mungkin dalam minggu ini akan kita laksanakan," kata Junimart di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10).

Pengiriman 280 pucuk senjata dan sekira 6.000 butir peluru milik Brimob yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Banten. Junimart meminta lembaga-lembaga terkait untuk duduk bersama dan berkomunikasi atas tertahannya ratusan pucuk senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang diimpor dari Bulgaria.

"Jangan sampai menimbulkan kekisruhan komunikasi jadi termasuk BIN, BAIS, Polri dan kementerian terkait duduk bersama dong. Selesaikan itu secara baik dan cerdas sampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Jangan jadi isu kisruh politik," tegasnya.

Apalagi, kata Junimart, masalah pengadaan menjadi isu yang sensitif di Indonesia. Apalagi, banyak senjata ilegal yang diperjualbelikan dan dimiliki oleh masyarakat sipil.

"Masalah senjata kan masalah yang sensitif, tanpa itu pun sudah banyak senjata beredar secara ilegal di negara ini. Dan dimiliki orang-orang secara ilegal pula. Kan begitu, kita bisa lihat banyak perampokan dengan menggunakan senjata, secara ilegal," ujar Junimart.

Oleh karenanya, dia meminta petinggi lembaga penegak hukum untuk tidak mencari muka kepada Presiden Joko Widodo dengan menyampaikan informasi adanya pembelian senjata ilegal.

"Jadi tolonglah kepada pimpinan lembaga penegak hukum bersatulah. Jangan masing-masing, mencari muka di depan pers. Mencari muka di depan Pak Jokowi, yang sebenarnya. Sepemahaman saya Pak Jokowi sudah tahu apa yang terjadi, dan saya yakin Pak Jokowi akan mengambil sikap. Itu tipikal Pak Jokowi," tandasnya.

Saat disinggung apakah pernyataannya ditujukan kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Junimart tidak membantah. Pasalnya, selama ini Panglima TNI yang menggulirkan isu tersebut.

"Kan awalnya dari Panglima clear kan dong masalahnya. Jangan dibuat mengambang begitu, jangan dibiarkan jadi bola liar. Ini kan negara hukum, sampaikanlah segala sesuatu secara konsisten dan konsekuen, ini yang paling penting," tukasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Dito Mahendra Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal

Dito Mahendra Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal

Jaksa berkeyakinan, Dito telah melakukan tindak pidana atas kepemilikan senjata api (senpi) ilegal.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.

Baca Selengkapnya
TKN Soal Pernyataan Kapolri Teruskan Estafet Kepemimpinan: Bukan Berarti Berpihak, Tak Perlu Ditafsirkan Jauh

TKN Soal Pernyataan Kapolri Teruskan Estafet Kepemimpinan: Bukan Berarti Berpihak, Tak Perlu Ditafsirkan Jauh

Pernyataan Kapolri soal estafet kepemimpinan tak perlu ditafsirkan lebih jauh

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Curhat Prajurit TNI Adiknya 6 Kali Gagal jadi Polisi, Kapolri 'Persiapkan Biar Enggak Bikin Malu'

Curhat Prajurit TNI Adiknya 6 Kali Gagal jadi Polisi, Kapolri 'Persiapkan Biar Enggak Bikin Malu'

Curhat berujung manis, adik prajurit TNI dijanjikan lulus oleh Kapolri usai gagal berkali-kali. Begini informasinya.

Baca Selengkapnya
Santri Ponpes Makassar Tewas di Tangan Senior, Anggota DPR Colek Kapolda hingga Kapolri 'Beri Hukuman Setimpal'

Santri Ponpes Makassar Tewas di Tangan Senior, Anggota DPR Colek Kapolda hingga Kapolri 'Beri Hukuman Setimpal'

Menanggapi hal ini, sosok anggota DPR RI memberi atensi.

Baca Selengkapnya