Isu 5000 Senjata Ilegal

Pernyataan Gatot itu berbuntut panjang. Sebab, jika membicarakan soal impor senjata, maka ada sejumlah pihak yang terseret. Seperti, Kementerian Pertahanan yang notabenenya bertugas menjaga pertahanan RI dari ancaman yang datang baik dalam maupun luar.

Panglima TNI & Kapolri kompak tak mau diprovokasi politikus soal senjata. Di luar TNI dan Polri, kasus ini pun ramai. Seperti biasa ada yang coba-coba membenturkan TNI dan Polri. Namun Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jenderal Gatot Nurmantyo tak mau terpancing.

Tito mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk tidak termakan isu pengadaan senjata. Sebab, jika masalah ini berlanjut, akan merusak hubungan TNI dan Polri.

Anggota Komisi III dari Fraksi Hanura Syarifudin Sudding mengatakan, granat yang tertahan itu tidak diperuntukkan bagi Polri.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyarankan pemerintah untuk segera menyelesaikan polemik pengadaan senjata. Hal ini menyusul langkah Mabes TNI menyita amunisi SAGL 40x46 milik Brimob Polri yang tertahan di kargo Bandara Soekarno pada (9/10) malam.

Kapolri Jenderal Tito enggan komentari amunisi Brimob ditahan TNI. Polri menyerahkan sepenuhnya kepada Menko Polhukam untuk menyampaikan keterangan pers terkait amunisi dan senjata yang ditahan TNI tersebut.

Pemerintah buat tim kajian bahas perundangan senjata api. Wiranto menambahkan, secepatnya akan menyelesaikan peraturan baru tersebut. Selain senjata api, tim pengkaji juga akan membuat regulasi baru pada peraturan lain menyangkut bidang hukum yang masih bertentangan dan bercampur aduk.

Sebelum mengadakan ratas, Menko Polhukam akan mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas bentuk aturan saluran pengadaan senjata bagi TNI dan Polri.

Cegah polemik terulang, TNI usul Inpres soal pengadaan senjata direvisi. Mabes TNI menilai aturan baru diperlukan untuk meluruskan kisruh pengadaan senjata yang terjadi belakangan ini.

Fadli meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas menyikapi hal tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan langsung berkoordinasi pada instansi tersebut.

Soal polemik senjata, tak semestinya Panglima TNI komentari institusi lain. Pengamat Militer dari Unpad Muradi menilai, tak sepantasnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengomentari institusi lain, dalam hal ini Polri. Pernyataan ini terkait ucapan Gatot yang menyebut ada informasi pengadaan 5 ribu senjata.

Fadli Zon sepakat regulasi pengadaan senjata dibenahi. Fadli menilai regulasi dan koordinasi pengadaan senjata memang harus dibenahi agar tidak ada terjadi tumpang tindih kewenangan.

Fadli Zon dan Nasir Jamil kompak sebut Panglima TNI tak berpolitik. Fadli yakin Gatot tidak berpolitik. Sebab TNI tidak memiliki struktur politik. Pasca reformasi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI hanya melindungi negara dari ancaman keamanan baik dari dalam maupun luar negeri.

Barisan pendukung Jenderal Gatot saat dituding bermain politik. Sejumlah pihak menilai ocehan itu terkait manuver politik Jenderal Gatot menjelang dua tahun pemilihan presiden 2019 mendatang.

Upaya pemerintah selesaikan polemik pembelian senjata. Rapat itu dihadiri Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Direktur Bea Cukai Heru Pambudi, dan Direktur Pindad Abraham Mouse.

Menteri Koordinasi bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, dirinya akan memanggil kembali para penegak hukum di Indonesia. Hal ini guna membahas polemik senjata dan amunisi yang didukung ilegal.

Menko Polhukam bentuk kelompok kerja selesaikan polemik senjata. Pokja itu dibentuk setelah dilakukan rapat koordinasi sejumlah institusi di Kemenko Polhukam ini.

Mabes Polri & Kompolnas beberkan fungsi utama senjata SAGL Brimob. "Jadi amunisi SAGL ada tiga, asap, gas air mata dan tajam tadi. Tajam tadi hanya mengejutkan dengan butiran kecil dan tidak untuk mematikan tapi melumpuhkan, sekali lagi melumpuhkan itu perlu dipahami," kata Setyo di Kompleks Mabes Polri.

Komisi III akan bahas rencana rapat gabungan dengan Komisi I bahas senjata. Desmond mengaku belum mengetahui adanya surat soal rapat gabungan dengan Komisi I. Jadwal rapat gabungan juga belum disusun hingga saat ini. Meutya berharap persoalan senjata bisa selesai sehingga tak perlu rapat gabungan.

Bahas polemik senjata, Wiranto panggil Menhan, Kapolri, Panglima TNI & KaBIN. Wiranto mengaku akan melakukan pengkajian ulang terhadap aturan dan mekanisme terkait pengadaan senjata api. Bahkan rencananya akan membuat kebijakan tunggal dalam pengadaan senjata api dan amunisi.