PDIP Desak PBB Israel Bertindak Tegas Pasca Insiden Prajurit TNI di Lebanon

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil tindakan yang lebih tegas dan nyata terhadap Israel. Desakan ini muncul setelah delapan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi korban di Lebanon, dengan tiga di antaranya gugur dan lima lainnya mengalami luka-luka. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa insiden tragis ini harus menjadi momentum bagi PBB untuk membuktikan efektivitas organisasinya dalam menjaga perdamaian dunia.

Said Abdullah menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB. Ia menyoroti bahwa aksi penyerangan tentara Israel terhadap pasukan perdamaian PBB menunjukkan adanya anggapan bahwa mereka berdiri di atas hukum internasional.

Menurut Said, tragedi berulang yang dilakukan oleh Israel ini seolah mendapatkan impunitas, serupa dengan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina. Ia menilai dunia dan PBB seolah tidak berdaya menahan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel, sehingga diperlukan langkah konkret.

Said Abdullah menyerukan kepada Dewan HAM PBB dan negara-negara berdaulat untuk melaporkan Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) atas tindakan mereka. Ia menegaskan bahwa tindakan berulang Israel di Lebanon dan Gaza merupakan bukti nyata pelanggaran Piagam PBB serta kejahatan kemanusiaan.

PDIP juga menuntut pertanggungjawaban langsung dari Israel atas gugurnya tiga prajurit TNI dan lima lainnya yang terluka. Pertanggungjawaban ini meliputi pengakuan tindakan penyerangan, permintaan maaf resmi di forum PBB, serta kesediaan untuk bertanggung jawab melalui mekanisme peradilan oleh ICC.

Selain itu, Said Abdullah menyerukan berbagai negara untuk memutuskan hubungan diplomatik dan kerja sama di berbagai bidang dengan Israel. Mengisolasi Israel dalam hubungan internasional dianggap perlu karena keberadaan negara tersebut telah menjadi beban bagi dunia.

Said Abdullah mencatat bahwa sejak Oktober 2024, tentara Israel telah melakukan serangan sebanyak 25 kali terhadap properti dan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Insiden terbaru ini menambah daftar panjang pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap pasukan perdamaian.

Tiga prajurit TNI yang gugur dalam insiden ini adalah Kopral Dua Farizal Rhomadhon, Mayor Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, dan Sersan Kepala Muhammad Nur Ichwan. Kopral Dua Farizal Rhomadhon gugur pada Minggu (29/3) akibat tembakan artileri, sementara Mayor Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan Kepala Muhammad Nur Ichwan gugur pada Senin (30/3) setelah konvoi pasukan mereka diserang.

Lima prajurit TNI lainnya yang terluka dalam insiden tersebut adalah Letnan Satu Infanteri Sulthan Wirdean Maulana, Prajurit Kepala (Praka) Deni Rianto, Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan. Jenazah para prajurit yang gugur dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu (4/4) sore melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Pada 12 September 2025, Majelis Umum PBB telah bersidang dan mengambil sikap atas solusi dua negara, di mana Palestina dan Israel diakui sebagai dua negara yang berdiri. Pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat ini disetujui oleh 142 dari 193 negara anggota Majelis Umum PBB yang hadir.

Said Abdullah menekankan bahwa Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan PBB harus segera melaksanakan keputusan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

Beberapa negara di Eropa, seperti Spanyol, Prancis, dan Denmark, telah mengambil langkah konkret dengan menarik duta besar atau menolak penjualan senjata ke Israel. Said Abdullah mengapresiasi langkah-langkah ini sebagai bentuk tekanan internasional.

Sumber: AntaraNews