Ketua MPR: 100 Hari Bukan Waktu yang Cukup Untuk Membuktikan Kerja Pemerintahan

Ketua MPR Ahmad Muzani menilai, kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tak bisa dibuktikan dalam waktu 100 hari pertama. Hal itu menanggapi, hasil survei Litbang Kompas terkait kepuasan masyarakat. 

"100 hari bukanlah waktu yang cukup untuk membuktikan cukup kerja-kerja (pemerintah)," kata Muzani, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).

Namun, tingginya kepuasan responden dari hasil survei tersebut menunjukan besarnya harapan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berharap Kinerja Lebih Baik

Dia berharap, kinerja pemerintahan bisa lebih baik lagi tidak hanya di 100 hari saja, tetapi juga seterusnya. Sebab, harapan yang besar harus diimbangi dengan kemampuan kerja yang sama besarnya. 

"Kalau harapannya tinggi, mudah-mudahan pada 100 hari kedua, 100 hari ketiga dan seterusnya bisa lebih baik lagi, dan support dan dukungan harus diberikan," ujarnya. 

"Harapan yang besar mudah-mudahan bisa diimbangi dengan kemampuan dan kerja yang sama besarnya dengan harapan itu," sambung dia.

Oleh karena itu, MPR sebagai lembaga negara akan memberikan dukungan kepada pemerintah. Salah satunya memastikan kondusifitas politik. 

"Karena itu tugas kami adalah menciptakan sebuah suasana politik yang kondusif agar pemerintahan, masyarakat bisa berjalan lebih baik dan lebih kondusif lagi," ucap Muzani. 

Survei Litbang Kompas

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, 80,9 persen menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran.

Dikutip dari survei yang dirilis 20 Januari 2025, publik yang menyatakan puas sebanyak 80,9 persen, sementara yang menyatakan tidak puas 19,1 persen.