OTT Bupati Bolmut Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena di wilayah Sulawesi Utara, Senin (21/9/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut. Penerimaan itu diduga berkaitan dengan sejumlah proyek di wilayah tersebut, termasuk proyek pembangunan infrastruktur jalan.

"Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkaitan dengan proyek-proyek di kabupaten tersebut," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (21/9/2026).

"Untuk proyeknya di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bolmut)," sambung dia.

Budi mengatakan KPK masih mendalami perkara tersebut melalui pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan. Rincian proyek dan konstruksi perkara akan disampaikan setelah proses pemeriksaan dan ekspose di tingkat pimpinan.

"Nanti kami akan update kembali, update secara lengkap ya apa saja proyek-proyek yang terkait dengan perkara ini. Karena dijadwalkan malam ini akan dilakukan ekspos di tingkat pimpinan," jelas Budi.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

 

KPK Amankan 14 Orang

Selain Sirajudin, KPK mengamankan total 14 orang dalam OTT tersebut. Mereka diamankan di tiga wilayah, yakni Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

"Terkonfirmasi bahwa telah terjadi peristiwa tangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah total 14 orang," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (21/9/2026).

"Yakni 5 orang diamankan di Jakarta, salah satunya adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara atau Bolmut, salah satu kabupaten di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian 8 orang diamankan di wilayah Sulawesi Utaranya, di antaranya di Kabupaten Bolmut itu sendiri, dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Gorontalo," tambahnya.

Budi belum membeberkan kronologi penangkapan Sirajudin di Jakarta maupun aktivitas yang sedang dijalaninya ketika diamankan. Menurutnya, informasi tersebut akan disampaikan bersamaan dengan konstruksi perkara.

"Untuk detailnya nanti kami sampaikan ya soal kronologi peristiwa, konstruksi perkara dalam konferensi pers terkait dengan perkara ini," terang Budi.

Budi menyebut pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari penyelenggara negara hingga pihak swasta.

"Untuk pihak-pihak yang diamankan ada Bupati, Kepala Dinas, kemudian ASN lain, dan juga pihak-pihak swasta," lanjut Budi.

Dia mengatakan pihak swasta yang diamankan juga masih dalam pemeriksaan sehingga detail mengenai peran masing-masing belum disampaikan.

"(Swasta) ada beberapa pihak, nanti detailnya kami akan update karena memang ada yang diamankan di wilayah Sulawesi Utara, ada juga yang diamankan di wilayah Gorontalo ya. Nanti kami akan sampaikan detailnya," sambung dia.