AHY Singgung Utang Negara, Politikus PDIP: Zaman Jokowi Bangunan Mangkrak Hidup Lagi

Junimart tak menampik jika utang negara saat ini bertambah. Namun dengan bertambahnya utang, pembangunan di Indonesia dapat menyeluruh dan merata seperti pembangunan infrastruktur di Papua.

Alma Fikhasari
Oleh Alma Fikhasari - Reporter
AHY Singgung Utang Negara, Politikus PDIP: Zaman Jokowi Bangunan Mangkrak Hidup Lagi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. ©2022 Merdeka.com

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, utang negara naik tiga kali lipat. Angkanya berdasarkan informasi Kementerian Keuangan mencapai Rp7.733 triliun pada tahun 2023. Ditambah utang BUMN mencapai Rp1.640 triliun.

Menanggapi hal itu, Politikus Senior PDIP Junimart Girsang menilai tak masalah jika utang negara naik namun sebanding dengan pembangunan infrastruktur yang merata. Dia menyebut, bahkan pembangunan yang mangkrak pada zaman SBY dihidupkan kembali pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau ada utang tapi kan ada faktanya pembangunan coba cek infrastruktur, coba cek pembangunan lain pasar segala macam ada semua," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

"Jadi jangan utang bertambah sedikit tetapi enggak ada pembangunan selama ini bagaimana? Banyak mangkrak tuh, zaman Pak Jokowi sekarang yang mangkrak-mangkrak hidup tuh, diberdayakan semuanya," sambung Junimart.

Dia tak menampik jika utang negara saat ini bertambah. Namun dengan bertambahnya utang, pembangunan di Indonesia dapat menyeluruh dan merata seperti pembangunan infrastruktur di Papua.

Sehingga, dia menilai tak masalah jika utang bertambah namun pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan merata.

"Betul utang bertambah tapi untuk pembangunan jalan tol Papua dibangun, jalan tol dari Medan sebentar lagi itu depan mata saya loh," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, utang negara naik tiga kali lipat. Utang tersebut, menurutnya, akan membebani pemerintahan berikutnya.

Dampaknya, pemerintahan setelah Presiden Jokowi akan kesulitan untuk membiayai pembangunan nasional.

"Karena beban utang, ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Tidak adil, jika akibat utang kelewat tinggi, akhirnya pemerintahan mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Jangan menghukum pihak yang tidak bersalah," kata AHY saat menyampaikan pidato politik, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com

Rekomendasi