Jubir: Luhut Panjaitan Tak Campuri Urusan Internal Demokrat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Senin(10/6) kemarin menerima sejumlah politikus senior Partai Demokrat di Kantornya, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB.

"Iya betul, pertemuan dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB," kata Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,Jodi Mahardi saat dihubungi merdeka.com, Selasa (10/6).

Jodi menjelaskan, pertemuan tersebut tidak direncanakan.Dia mengatakan, Luhut menerima para politikus senior Demokrat lantaran berkawan dengan salah satu kader partai.

"Kebetulan di grup tersebut ada Purnawirawan TNI teman Pak Luhut. Jadi pak Luhut terima sebagaimana pak Luhut selalu terbuka menerima berbagai pihak," ungkap Jodi.

Jodi pun mengklaim dalam pertemuan tidak membicarakan soal masalah internal partai. Selanjutnya, dia menegaskan Mantan Menko Polhukam tersebut tidak akan ikut campur dengan masalah Demokrat.

"Tidak ada ikut campur Pak Luhut diurusan internal Demokrat," ungkap Jodi.

Minta KLB Demokrat

Sebelumnya, Sejumlah politikus senior Partai Demokrat mendatangi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (8/6). Agenda pertemuannya membahas mengenai SK kepengurusan Partai Demokrat.

Salah satu politikus senior Demokrat Subur Sembiring menyampaikan, SK Kemenkum HAM pengurus Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diklaim tidak terbit.

"Yang dibahas tentang keadaan internal Partai Demokrat, sampai hari ini SK Menkum HAM tidak terbit," ujar Subur kepada wartawan, Rabu (10/6).

Kepada Subur, Luhut heran dengan masalah internal Partai Demokrat. Sebab, tidak ada respon dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lantas, Subur menjelaskan, solusi internal Demokrat ini kepada Luhut. Subur menawarkan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Sebab, Subur menilai, Kongres V Partai Demokrat bodong. Sebab tidak ada keputusan-keputusan Kongres maupun notulensi agenda tersebut.

Karena itu, dia yakin tidak mungkin SK Kemenkum HAM dapat disahkan menteri.

"Itu kan dokumen kalau enggak ada mana bisa disahkan menteri kan. Sekarang dasar menteri mengesahkan apa?” kata Subur.

Kongres Buru-buru

Menurutnya, Kongres V kemarin digelar secara terburu-buru hingga masalah administratif demikian dilewati. Subur mengatakan, Kongres tersebut hanya untuk cepat-cepat menyerahkan mahkota Demokrat kepada AHY.

"Terjadi keterburu-buruan keinginan Pak SBY meletakkan ke anaknya, AHY, itu jadi terkendala karena administratif," kata dia.

Subur juga akan menyambangi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Karena dianggap tak ada SK pengurus baru, SK yang lama diklaim masih berlaku dan habis pada 15 Mei. Karena itu, Subur mengatakan, akan mencari solusi karena dianggap saat ini Partai Demokrat tidak memiliki ketua umum.

"Kemarin tidak ada keputusan SK demisioner, jadi artinya pengurus yang lama Pak SBY masih berlaku. Tapi 15 Juni ini kan habis, jadi kalau habis siapa pemimpin nya, enggak ada ketua umum," ujar Subur.

Sehingga karena SK Kemenkum HAM tidak dapat diterbitkan, Subur akan menginisiasi Kongres Luar Biasa.

"Intinya karena SK tidak bisa diterbitkan karena terkendala administrasi, kami akan melaksanakan kongres luar biasa," ucapnya.