Parpol adalah institusi yang gagal mendemokrasikan dirinya

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, sistem multi partai mendorong praktik korupsi yang semakin menggurita di pemerintahan. Sistem ini membuat presiden harus diusung oleh koalisi partai politik demi memenangkan kontestasi."Sistem presidensial multipartai ekstrem terbukti menyuburkan korupsi. Hal ini akibat adanya koalisi partai yang menyokong pemerintahan," kata Burhanudin dalam diskusi 'Tantangan Pemberantasan Korupsi Era Pemerintahan Jokowi-JK' di kantor ICW Jakarta, Senin (8/12).Menurutnya, korupsi ini dipicu iming-iming imbalan atas dukungan dan jasa partai politik demi merebut pemerintahan. Ada yang mendapatkan jatah kursi menteri maupun jabatan strategis lainnya."Koalisi ini biasanya akan diberi gula-gula politik. Ada yang mendapatkan posisi di kabinet dan jabatan lainnya," terang dia.Lanjut dia, maraknya korupsi dengan andil partai politik akibat internal mereka pun tak beres dalam laporan keuangan. Pucuk pimpinan partai politik pun enggan membuka dapur keuangan organisasinya."Ironisnya, partai politik adalah institusi yang gagal mendemokrasikan dirinya. Ketidakjelasan dapur rumah tangga partai politik menyumbang maraknya korupsi," pungkas dia.