Puan Soroti Krisis Air Bersih di Berbagai Daerah

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti krisis air bersih yang meluas di berbagai daerah di Tanah Air dampak kemarau panjang.

Dia menilai kondisi ini membutuhkan intervensi segera oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih.

"Ketahanan air di Indonesia tengah diuji dengan banyaknya daerah yang mengalami krisis air dan kekeringan akibat kemarau panjang. Pemerintah perlu melakukan intervensi penanggulangan untuk membantu masyarakat terdampak," kata Puan Maharani, Rabu (30/9/2026).

Di Nusa Tenggara Timur, warga Desa Tuanggeo, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, telah mengalami krisis air sekitar tiga pekan. Warga terpaksa mencari sumber alternatif untuk kebutuhan harian, termasuk memanfaatkan air yang keluar dari batang pisang untuk mandi, mencuci, hingga memasak, meski rasanya sepat dan sedikit pahit.

Sementara itu, kekeringan juga dilaporkan di sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Di Trenggalek, 51 desa di 12 kecamatan terdampak dengan 27.786 jiwa. Di Boyolali, lebih dari 36 ribu jiwa menghadapi sumur yang mengering dan harus mengantre droping air bersih. Adapun di Jawa Barat, sebanyak 1.196.815 warga mengalami krisis air pada musim kemarau ini.

Puan mendorong penggunaan data peringatan dini sebagai dasar langkah antisipasi wilayah rawan.

"BMKG telah menyediakan informasi peringatan dini kekeringan meteorologis yang dapat menjadi salah satu dasar pemerintah dalam mengantisipasi wilayah rawan," tuturnya.

Menurut Ketua DPP PDIP ini, data tersebut harus diturunkan menjadi aksi di lapangan oleh pemerintah daerah.

"Ketika sebuah wilayah mulai menunjukkan penurunan ketersediaan air, Pemerintah harus segera menyiapkan distribusi air, memeriksa sumber air alternatif, dan memastikan fasilitas penyimpanan tersedia," ungkap Puan.

Pemerintah Harus Hadir

Puan menilai praktik warga mencari alternatif ketersediaan air sendiri, seperti yang terjadi di Sikka, perlu dijawab dengan penanganan kekeringan yang berbasis risiko dan kebutuhan masyarakat di tiap wilayah.

Ia menekankan perlunya pendekatan berbeda sesuai karakter daerah.

"Wilayah kepulauan dan daerah dengan sumber air terbatas membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan wilayah yangmemiliki jaringan air baku lebih mudah diakses," sebutnya.

Puan juga mengingatkan agar warga tak dibiarkan berulang kali masuk dalam siklus krisis.

"Masyarakat tidak seharusnya terus berada dalam siklus menunggu hujan, kekurangan air, berjuang mencari alternatif ketersedian air bersih, menerima bantuan tangki, lalu kembali menghadapi persoalan yang sama pada musim kemarau berikutnya," tambah Puan.

Menurut mantan Menko PMK ini, pemerintah harus hadir dalam dua tahap sekaligus. Tahap pertama adalah pemenuhan kebutuhan air warga untuk penanggulangan jangka pendek.

"Dan yang kedua adalah dengan membangun sistem yang membuat warga terdampak dapat lebih siap menghadapi kekeringan berikutnya," lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Puan menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur ketahanan air yang berkelanjutan. BMKG memprediksi Indonesia bergerak menuju periode kering yang lebih panjang dan mencatat Juli 2026 sebagai bulan dengan curah hujan terendah sejak 1991.

"Sebab keberhasilan penanganan kekeringan bukan hanya ketika air berhasil dikirim setelah krisis terjadi, tetapi ketika masyarakat memiliki akses air yang cukup, aman, dan berkelanjutan sebelum keadaan mencapai titik darurat. Infrastruktur harus semakin ditingkatkan," tutup Puan.