Alasan-alasan lucu kubu Jokowi bikin DPR tandingan

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dimotori PDIP mendeklarasikan DPR tandingan. Mereka membuat mosi tidak percaya dengan struktur pimpinan DPR saat ini.Jumat lalu (31/10), mereka menggelar sidang paripurna dengan agenda utama pernyataan mosi tidak percaya, membentuk pimpinan DPR tandingan sementara dan menyusun komposisi pimpinan 11 komisi.Lima pimpinan DPR tandingan yang disahkan adalah Ida Fauziyah dari PKB, Syaifullah Tamliha dari PPP, Dossy Iskandar dari Hanura, Supriyadi dari NasDem dan Effendi Simbolon dari PDIP.Berbagai alasan lucu dilontarkan, atas dibuatnya DPR kubu tandingan ini. Berikut, seperti yang berhasil dihimpun merdeka.com, Selasa (4/11):

Sebut diri sebagai pimpinan aspiratif dan akomodatif

Paripurna tandingan dipimpin oleh Politikus PKB Ida Fauziyah. Agendanya fraksi-fraksi KIH menyerahkan nama-nama anggota di komisi dan alat kelengkapan dewan.Awalnya, Ida menyindir soal gaya kepemimpinan DPR kubu KMP. Menurut dia, pimpinan DPR tandingan ini lebih akomodatif dana aspiratif."Ini pimpinan aspiratif dan akomodatif," kata Ida saat pimpin rapat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/10) lalu.Kemudian, celetukan ini pun disambut dengan anggota paripurna tandingan yang hadir."Sejuk hati kita punya pimpinan begini, akomodatif," celetuk anggota disambut tepuk tangan.Anggota Fraksi PPP Muhammad Khalid melakukan interupsi. Menurut dia, fraksi KMP harus tetap diundang dan diakomodir dalam rapat paripurna tandingan ini."Supaya tidak mengulangi kesalahan mereka yang di sana (KMP), sebaiknya kita tetap mengundang mereka, secara demokratis mereka anggota dewan beri undangan saja kalau tidak datang Alhamdulillah," tutur Khalid.

PDIP sebut biar tidak terjadi kelahi fisik

Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR dan membentuk DPR tandingan. Hal ini untuk menghindari adanya kontak fisik karena gaya kepemimpinan DPR tidak mengakomodir kubunya.Bambang menjelaskan, mosi tidak percaya dilakukan berawal saat paripurna penetapan fraksi PPP di komisi dan alat kelengkapan dewan. Padahal, kata dia, saat itu PPP sendiri masih kondisi terpecah."Begitu sejak memimpin di paripurna mengabaikan suara PPP yang masih pecah dilanjutkan pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan padahal secara paripurna belum terbentuk," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/11)."Justru itu kita stop, ini bisa berkelahi, stop dulu," imbuhnya.

KIH sebut KMP langgar etika

Koalisi Merah putih di DPR juga menilai pimpinan DPR yang dikuasai KIH sudah tidak benar memimpin. Untuk menghindari kisruh berlanjut, karena itu dia membentuk pimpinan DPR tandingan."Justru itu kita stop, ini bisa berkelahi, stop dulu. Sejak penetapan alat kelengkapan dewan itu, stop dulu itu salah nanti ke depan bisa berkelahi fisik, stop dulu," ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto .Dia menambahkan, ada etika yang dilanggar dalam penetapan paripurna untuk membentuk alat kelengkapan dewan dan komisi. Begitu juga soal pemilihan pimpinan komisi yang dinilai tidak konstitusional."Karena etika dilanggar substansi dilanggar," ujarnya.