Kontroversi Puskaptis berujung pemecatan dari Persepi

Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) akhirnya mengambil sikap tegas terhadap dua lembaga survei yang menjadi anggotanya. Jaringan Survei Indonesia (JSI) dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis ( Puskaptis).Kedua lembaga survei itu bersama Lembaga Survei Nasional (LSN) dan Indonesia Research Center (IRC) yang bukan merupakan anggota Persepi, memenangkan pasangan Prabowo-Hatta dalam quick count yang mereka lakukan pada 9 Juli lalu.Karena hasil yang berbeda inilah, Dewan Etik Persepi akhirnya menyidang lembaga survei dan melakukan audit metodologi. Hasilnya, Cyrus-CSIS, SMRC, IRC, Pol-Tracking, LSI, dinyatakan oke alias lulus sidang audit.Sementara Direktur Husin Yazid Puskaptis enggan datang dan menyatakan akan menunggu hasil penghitungan KPU pada 22 Juli mendatang. JSI juga demikian dengan hanya mengirim surat pemberitahuan tidak bisa datang.Khusus Puskaptis, lembaga ini punya track record miring selama berkiprah dalam berbagai pilkada hingga pilpres. Apa saja kontroversi Puskaptis hingga berujung ditendang dari keanggotaan Persepi? Berikut rangkumannya:

Hasil quick count Pilgub Palembang salah

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Yunarto Wijaya, menilai lembaga survei Puskaptis bermasalah. Menurut dia, kredibilitas lembaga survei itu membuat hasil hitung cepatnya sulit untuk dipercaya."Satu lembaga survei yang berada di bawah Persepi, yaitu Puskaptis, memberikan hasil hitung cepat pemilukada di Palembang pada 2013. Dan kebetulan nama lembaga survei itu juga kini ada dan kontroversial," kata Yunarto di Balai Kartini, Rabu (9/7).Yunarto menuturkan, saat pemilihan umum kepala daerah di Palembang 2013 lalu, hasil hitung cepat Puskaptis menuai kekisruhan. Salah seorang peneliti Puskaptis bahkan sempat diamankan di Polresta Palembang. Musababnya, kata Yunarto, hasil hitung cepat Puskaptis lebih memihak kepada pasangan calon Alex Noerdin-Ishak Mekki. Padahal, lembaga survei lainnya dalam hitung cepat justru mengunggulkan pasangan calon Herman Deru-Maphilinda."Dan itu sudah dua kali berturut-turut terjadi, sehingga membuat kisruh di kalangan bawah atas hasil dari Puskaptis di Palembang," ujar dia.

Situs gratis dan alamat kantor palsu

Sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan soal Puskaptis yang hanya memiliki blog gratis yang disediakan wordpress.com, bukannya situs yang ada domain sendiri. Padahal, dengan nilai tawaran proyek miliaran rupiah, seharunya lembaga yang dipimpin Husin Yazid itu bisa memiliki domain sendiri.Di samping itu, blog juga ditampilkan seolah tidak serius, yakni dengan hanya memakai desain dari template. Selain itu, banyak juga typo pada beberapa judul konten dalam blog tersebut.Selain itu, Puskaptis tidak punya alamat kantor resmi. Hal ini terungkap saat Anggota Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk hendak mengirim surat undangan sidang audit kepada Husin Yazid. Hamdi pun mengirim undangan via SMS.Alamat yang disebutkan di situs gratis http://puskaptis.wordpress.com ternyata bukan alamat kantor tersebut. Padahal dalam website gratis yang dimiliki Puskaptis dituliskan dengan jelas Sekretariat Puskaptis Gedung Selmis Jl. Asem Baris Raya Kav 7 Blok II/52 Jakarta Selatan 12830, Telp. 021-8309971 fax. 021-8309971.

Proposal asal-asalan ditolak relawan Jokowi-JK

Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) pernah menawarkan proposa berisi program pemenangan dan strategi kampanye untuk Jokowi-JK senilai anggaran Rp 7,9 miliar.Dari dokumen proposal yang beredar di media sosial, tampak Puskaptis menganggarkan Rp 7,9 miliar. Namun, menurut Ketua Tim Relawan Jokowi-JK Jenggala Center, Iskandar Mandji, Puskaptis akhirnya menawarkan Rp 6 miliar."Dia datang setelah kami (Jokowi-JK) deklarasi 19 Mei, seingat saya si Husin Yazid itu yang datang langsung, pokoknya orangnya yang gendut-gendut itu. Rp 6 miliar itu jumlah terlalu besar," kata Iskandar saat dihubungi merdeka.com, Kamis (10/7).Selain itu, Iskandar menyampaikan, pihaknya sejak awal juga tidak mau membayar lembaga survei. "Kita punya kebijakan biarlah survei berjalan objektif, biar kita tahu kelemahan dan kekuatan kita," kata dia.Tak cuma harga yang mahal, proposal itu ditolak karena terkesan amatiran seperti yang diungkapkan politikus Golkar Indra J Piliang. Nama pasangan ditulis dengan Joko W-Yusuf Kalla. Sedangkan quick count ditulis dengan 'quick qount'.

Quick count memenangkan Prabowo-Hatta

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yudha ikut angkat bicara soal perbedaan hasil hitung cepat di Pilpres 2014 kali ini. Menurut dia, perbedaan hasil ini tidak akan terjadi jika tvOne tidak tiba-tiba melibatkan tiga lembaga survei Puskaptis, JSI dan LSN.Hanta bercerita, awalnya memang tvOne sepakat bekerja sama dengan Pol-Tracking Institute untuk mempublikasikan hasil hitung cepat di Pilpres 9 Juli ini. Namun dia membatalkan, karena tiba-tiba tVOne melibatkan tiga lembaga survei lain yakni Puskaptis, JSI dan LSN."Awalnya Pol-Tracking satu-satunya lembaga yang mempublikasikan. Namun saya diberitahu baru tadi pagi pada pukul 09.00 WIB ada 3 lembaga lain. Karena berbagai pertimbangan kita memutuskan untuk membatalkan. Tepat Pukul 10.00 WIB tadi kita batalkan," kata Hanta di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (9/7).Dia tidak mau terlibat dengan polemik perbedaan survei Puskaptis dalam hasil hitung cepat pilpres dibanding survei lainnya. Namun, kata dia, soal batalnya Pol-Tracking kerja sama dengan tVOne hanya soal komunikasi yang baru dilakukan pagi hari.Menurut Hanta, jika Pol-Tracking jadi bekerja sama dengan tVOne maka hasilnya tidak akan berbeda. Sebab hasil hitungannya, Prabowo-Hatta 46,63 persen dan Jokowi-JKk 53,37 persen. Hasil ini tidak berbeda dengan perhitungan lembaga survei lainnya."Komitmen awal hanya Pol-Tracking yang dimunculkan, bukan persoalan (Puskaptis) itunya, tetapi saya baru dikomunikasikan pada pagi hari," pungkasnya.

Tidak mau diaudit Persepi

Husin Yazid tidak muncul saat diundang untuk menjelaskan metodologi quick count yang dia lakukan. Direktur Puskaptis itu berkelit hanya mau menunggu hasil pengumuman resmi KPU."Dari awal saya tegas, audit terhadap lembaga survei itu wajib dilakukan, tapi waktunya setelah penetapan hasil suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujar Husin.Di samping persoalan waktu, Husin juga menyebutkan penolakan lembaganya juga dikarenakan komposisi Dewan Etik Persepi yang diisi oleh orang yang tidak independen. "Hamdi Muluk terang-terangan mendukung Jokowi. Begitu juga Komarudin Hidayat di media sosial secara terang mendukung calon tertentu," sebut Husin.