DPR Aceh, membangun Aceh jangan pakai cara bagi-bagi uang

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hasbi Abdullah menyesalkan kerusuhan yang terjadi di kantor Gubernur Aceh kemarin, Jumat (27/12). Apa lagi kerusuhan itu akibat pemerintah setempat tidak mampu membayar dana bantuan sosial yang sudah membeludak.Menurut Hasbi, tidak seharusnya itu terjadi. Oleh karena itu ia mengkritik pemerintah bahwa membangun Aceh bukan dengan cara bagi-bagi uang secara tunai kepada masyarakat."Saya atas nama pimpinan DPRA meminta maaf pada masyarakat yang tidak mendapat kebagian dana hibah tersebut," kata Hasbi kepada wartawan usai membuka seminar Haul Sultan Iskandar Muda ke-377 di Anjong Mon Mata, Sabtu (28/12) siang tadi.Hasbi mengakui anggaran dana hibah itu muncul secara tiba-tiba dan tidak dianggarkan oleh DPRA sebelumnya. Pencairan bantuan sosial kepada masyarakat juga tidak dibolehkan melewati batas yang telah ditentukan."Dana hibah ini kan terbatas, kalau kita bagi semua, 'potong leher' kita semua, dari gubernur, Sekda dan DPRA akan masuk penjara," kata dia menguraikan.Penutupan bantuan sosial itu, kata Hasbi juga atas perintah dari DPRA pada eksekutif. Karena dengan jumlah proposal yang sudah menumpuk 10.000 lebih, tidak memungkinkan kembali ditambah, karena dana juga terbatas."Sebenarnya membangun Aceh itu tidak dengan membagi-bagikan uang, tapi yang harus kita berikan adalah kail agar bisa berpenghasilan, tapi saya berharap masyarakat bisa memakluminya," ujarnya.Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ribuan massa mengamuk di kantor Gubernur Aceh kemarin, Jumat (27/12), yang berakhir ricuh dan terpaksa harus dibubarkan secara paksa.Imbas dari kerusuhan itu, kepolisian mengamankan 9 orang yang diduga sebagai sumber pemicu kerusuhan. Dalam kerusuhan tersebut, sejumlah pot bunga hancur dan dua helai kaca kantor gubernur berantakan dilempar batu oleh massa.