Pemkab Nabire Hentikan Gaji ASN Nabire Dihentikan untuk 161 Pegawai Tak Disiplin

Pemerintah Kabupaten Nabire secara resmi menghentikan pembayaran gaji terhadap 161 aparatur sipil negara (ASN) mulai April 2026. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya serius penegakan disiplin dan perbaikan tata kelola birokrasi di wilayah tersebut. Langkah tegas ini diharapkan dapat mendorong profesionalisme serta akuntabilitas para pegawai di lingkungan Pemkab Nabire.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, menjelaskan bahwa penghentian gaji ini berdasarkan berbagai alasan ketidakdisiplinan. Beberapa ASN terbukti tidak masuk kerja selama bertahun-tahun, bahkan ada yang telah pindah tugas ke daerah lain tanpa prosedur yang benar. Kebijakan ini juga sejalan dengan petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menertibkan administrasi kepegawaian.

Selain itu, Pemkab Nabire juga menemukan praktik tidak sah berupa penggantian ASN oleh anggota keluarga setelah pegawai bersangkutan meninggal dunia. Praktik ini jelas melanggar aturan kepegawaian yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pembayaran gaji untuk kasus-kasus semacam ini harus dihentikan demi menjaga integritas sistem birokrasi.

Alasan Utama Penghentian Gaji ASN Nabire

Penghentian Gaji ASN Nabire Dihentikan ini didasari oleh beragam pelanggaran disiplin yang serius. Salah satu alasan utama adalah ketidakhadiran ASN dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan mencapai empat hingga enam tahun. Kondisi ini tentu sangat merugikan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Nabire.

Selain itu, terdapat pula kasus ASN yang telah pindah tugas ke provinsi atau kabupaten lain namun gajinya masih dibayarkan oleh Pemkab Nabire. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakberesan dalam administrasi kepegawaian yang memerlukan penertiban segera. Pemkab Nabire berkomitmen untuk memastikan bahwa hak keuangan hanya diberikan kepada pegawai yang aktif menjalankan tugasnya.

Yang lebih mencengangkan, ditemukan praktik penggantian ASN oleh anggota keluarga setelah pegawai bersangkutan meninggal dunia. Meskipun budaya kekeluargaan di Papua sangat kuat, praktik semacam ini tidak diperbolehkan dalam birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, pembayaran gaji untuk kasus-kasus tersebut harus dihentikan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Tujuan dan Harapan Pemkab Nabire untuk Disiplin ASN

Langkah tegas penghentian Gaji ASN Nabire Dihentikan ini memiliki tujuan ganda, yakni mendorong kedisiplinan dan meningkatkan profesionalisme ASN. Pemkab Nabire ingin memastikan bahwa setiap aparatur sipil negara menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Hanya dengan begitu, mereka berhak menuntut hak-haknya sebagai pegawai pemerintah.

Kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan menertibkan administrasi kepegawaian, Pemkab Nabire berharap dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini akan berdampak positif pada efisiensi anggaran daerah.

Pada akhirnya, Pemkab Nabire berharap penertiban ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. ASN yang disiplin dan profesional akan mampu memberikan pelayanan terbaik. Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi seluruh ASN untuk selalu memegang teguh komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Sumber: AntaraNews