Merdeka.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP mendukung hak angket KPK bukan untuk mengurangi kewenangan lembaga antirasuah itu. Namun, PDIP mengklaim ingin mendudukkan posisi KPK sebagai lembaga yang juga harus memperoleh pengawasan.

"Kalau PDIP mendukung hak angket KPK bukan untuk mengurangi kewenangan KPK," kata Hasto di Bojonegoro, Sabtu (15/7) dikutip dari Antara.

Selain itu, kata dia, fungsi hak angket juga untuk melakukan pengawasan agar kekuasaan KPK dalam memberantas korupsi tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum di dalamnya.

Dia mencontohkan, dalam menetapkan tersangka KPK tidak bisa seenaknya, juga dalam memanfaatkan anggaran membutuhkan pertanggung jawaban.

"KPK juga memanfaatkan uang negara ya harus dikoreksi," ujarnya.

Sesuai tugasnya, lanjut dia, KPK mengusut kasus-kasus besar, juga bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai usaha menimbulkan efek jera kepada pelaku korupsi.

PDIP menjadi salah satu partai yang mendukung diberlakukannya hak angket kepada KPK. KPK sendiri menolak adanya angket. Pegawai KPK pun kini tengah menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Angket diyakini melanggar konstitusi, khususnya perihal objek angket yang tak bisa diberikan kepada KPK, karena KPK bukan bagian dari pemerintah.