NasDem: Prabowo Ngomong Pasal 33 UUD, Tapi Menguasai Ratusan Ribu Ha Lahan

Rabu, 20 Februari 2019 02:04 Reporter : Merdeka
NasDem: Prabowo Ngomong Pasal 33 UUD, Tapi Menguasai Ratusan Ribu Ha Lahan Prabowo di Rumah Kertanegara. ©2019 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Johnny G Plate mengatakan, pernyataan calon presiden nomor urut 01, Jokowi mengenai lahan milik calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto bukanlah menyerang secara pribadi.

Johnny pun menjelaskan, bagaimana Prabowo sendiri tidak sejalan dengan ucapannya. Ia juga mempertanyakan keberpihakan Prabowo dalam urusan lahan ini.

"Yang terlihat adalah paradoks, Pak Prabowo ngomong Pasal 33 soal keadilan ekonomi, itu berarti ingin melaksanakan seperti Pak Jokowi, tapi di saat yang sama menguasai ratusan ribu hektare lahan. Kesan paradoksnya ada, apalagi dengan cara menjawab," tukas Johnny di Jl. Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (19/2).

Sekjen NasDem ini pun menyinggung saat Prabowo mengatakan, daripada lahan diberikan kepada asing, lebih baik diberikan kepadanya yang nasionalis dan patriot.

"Di saat yang sama, Pak Prabowo memiliki konsesi lahan yang besar. Pak Prabowo tidak menggambarkan keberpihakkannya kepada rakyat," ujarnya.

Johnny menegaskan, ucapan Jokowi soal lahan juga menyangkut rekam jejak profesi seorang calon presiden. Menurutnya, masyarakat memang perlu tahu rekam jejak calon yang akan dipilihnya, sehingga informasi tersebut tidak sebaiknya ditutupi.

"Saat pensiun, (Prabowo) lalu mengambil posisi sebagai businessman, usahawan, maka rekam jejak usahawannya yang akan dilihat, apa saja di situ," tuturnya.

"Termasuk perusahaan terkait dengan lahan," lanjut Johnny.

Johnny mengatakan, maksud Jokowi menyebutkan persoalan lahan itu semata-mata untuk menunjukkan keberpihakan kebijakannya. Sebab, Jokowi memiliki kebijakan untuk mendistribusikan aset dengan lahan yang masa Hak Guna Usahanya (HGU) telah habis.

Lahan atau hutan yang tidak dikelola dengan baik atau sudah dikuasai oleh rakyat lalu diberikan status hukum oleh Jokowi.

"Jadi keberpihakan kepada rakyat, terkait distribusi lahan dan tetap menghormati konsesi kepada negara untuk korporasi," tandasnya.

Reporter: Ratu Annissa Suryasumirat

Sumber: Liputan6.com [rnd]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini