Gojo sebut pembatasan masa jabatan presiden & wapres jadi pilar demokrasi
Merdeka.com - Relawan Jokowi mengimbau semua pihak untuk mengedepankan kepentingan bangsa, menjaga semangat persaudaraan, serta setia pada amanat konstitusi. Imbauan ini menyikapi gugatan pasal 169 huruf n tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden yang diajukan Perindo dan pihak terkait Jusuf Kalla.
Koordinator relawan Golkar Jokowi (Gojo) Rizal Malarangeng mengatakan kekuasaan yang terus berulang tanpa batas cenderung melahirkan otoritarianisme dan kesewenang-wenangan.
"Semangat reformasi itu harus dan wajib dijaga oleh semua pihak. Pembatasan kekuasaan inilah yang jadi salah satu pilar demokrasi Indonesia pasca orde baru. Ia menjadi fondasi bagi stabilitas politik jangka panjang, suatu kondisi mutlak agar Indonesia mampu merebut kemajuan dan mendorong kesejahteraan rakyat," kata Rizal di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/7).
Rizal melanjutkan, jika pembatasan kekuasaan ini diutak-atik demi kepentingan satu atau dua kelompok, maka akan membuka kotak pandora yang berbahaya.
"Ini akan menciptakan preseden buruk bagi pemimpin di masa mendatang, baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten atau kota," imbuh Rizal.
Oleh karenanya, Rizal hakim-hakim Mahkamah Konstitusi untuk tetap memegang teguh amanat konstitusi.
"Besar harapan kami, sejarah kelak akan mencatat bahwa tokoh-tokoh yang ada dalam mahkamah terhormat ini adalah pahlawan yang membela, merawat, serta mempertahankan demokrasi Indonesia," ujarnya.
Seluruh rakyat Indonesia juga diminta tidak lengah. Menurut dia, rakyat Indonesia sudah berjalan ke depan dan jangan berpikir kembali ke masa lalu.
"Jangan biarkan satu atau dua kepentingan, atas dasar apapun, untuk menggiring kita kembali ke masa lalu yang kelam. Indonesia harus terus melangkah maju, merebut masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat dari Sabang hingga Merauke," tandasnya.
Reporter: Moch Harunsyah
Sumber : Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejarawan JJ Rizal menyebut proses Pemilu 2024 sama seperti pelaksanaan Pemilu 1971 saat awal era kepemimpinan Presiden Soeharto.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya