UU Pemilu Digugat

Gugatan tersebut dilayangkan seorang peneliti bernama Bonatua Silalahi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Seorang advokat menggugat Pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilu

Sejumlah kader Partai Golkar turut melayangkan gugatan sebagai pihak terkait atas penolakan sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup atau coblos partai ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPP PDIP ini meminta semua pihak menghormati keputusan tak akan ada pembahasan revisi UU Pemilu.

Politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono mengajukan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, gugatan tersebut tidak mewakili partai. Gerindra tidak ada kaitan dengan gugatan Ferry di Mahkamah Konstitusi.

NasDem nilai idealnya presidential threshold sebesar 15 persen.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang permohonan uji materil terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Pasal 173 ayat (1) UU soal syarat verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu.

Dalam perbaikan ini, Yunan menyebutkan bahwa para Pemohon awalnya mendalilkan 18 pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun pada perbaikan ini, para Pemohon menyederhanakan pasal-pasal yang diujikan menjadi Pasal 223 ayat (1) UU Pemilu.

Majelis Sidang Panel, Hakim Konstitusi Enny meminta para Pemohon mempelajari permohonan yang pernah diajukan para pihak ke MK sebelumnya. Mengingat permohonan yang diajukan belum ada benang merah permohonannya.

Suhartoyo menilai, Rizal kurang penegasan dalil keinginannya maju sebagai calon presiden. Menurut Suhartoyo, bila memang itu tujuan Rizal melakukan gugatan, maka seharusnya hal itu dipertegas dalam permohonan.

"Permohonan ini bukan menurunkan ambang batas presiden, tapi menghilangkannya sama sekali, karena kami berdalil bahwa itu bertentangan dengan sejumlah pasal dalam konstitusi," kata Refly dalam sidang perdana gugatan di Mahkamah Konstitusi secara daring, Senin (23/9).

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima gugatan uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Gugatan pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas capres ini diajukan oleh sejumlah aktivis salah satunya, mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas.

Dia menjelaskan dalam RPH hakim akan membahas dan memutuskan uji materi dan melanjutkan pemanggilan pihak-pihak gugatan tersebut. Pada September mendatang, kata Anwar, pembahasan tersebut baru akan diputuskan usai sengketa pilkada di MK.

Rofiq mengatakan Perindo memiliki iktikad baik atas gugatan tersebut. Pihaknya mengajukan gugatan dalam rangka mencari kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang memutuskan uji materi pasal 169 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait masa jabatan wakil presiden sebelum batas akhir pendaftaran pasangan capres-cawapres Pilpres 2019 pada 10 Agustus 2018.

Gugatan pasal 169 huruf n dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 di MK terus menuai perdebatan. Pasal itu mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode baik berturut-turut atau tidak.

Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang memutuskan uji materi pasal 169 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait masa jabatan wakil presiden sebelum batas akhir pendaftaran pasangan capres-cawapres Pilpres 2019 pada 10 Agustus 2018.

"Kalau dipaksakan saat ini sudah jelas pasti ada kepentingannya,"

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui akan memutuskan untuk maju atau tidak di Pilpres 2019 setelah gugatan uji materi Pasal 169 huruf n Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu), terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). JK mengakui akan menunggu keputusan 9 hakim MK.

Formappi menilai tindakan Wakil Presiden itu berpotensi melanggar UUD 1945. Sebab, pengajuan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi pasal tentang masa jabatan Wakil Presiden dianggap sebuah tindakan yang mencerminkan Inkonstitusional.