Merdeka.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, sikap pemerintah soal ambang batas pencalonan presiden 20 persen bertujuan untuk menjegal calon presiden tertentu. Untuk itu, Gerindra tetap konsisten agar ambang batas pencalonan presiden dihapuskan.

"Sepertinya begitu, untuk mencegah calon tertentu, memundurkan calon yang lain dan seterusnya. Ada suasana itu. Dan menurut saya sih ini kan perhelatan demokrasi sudahlah kita buka apa adanya saja," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).

Partai Gerindra, kata Muzani, telah berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain agar usulan tersebut disepakati. Dia juga berharap, pengambilan keputusan 5 paket isu krusial diputuskan tanpa voting.

"Kami sudah berkomunikasi dengan banyak partai. Kami sudah berhalo-halo dengan banyak fraksi, mudah-mudahan tak ada voting itu lebih bagus," terangnya.

Pemerintah melempar opsi kembali ke UU Pemilu lama jika pembahasan RUU mengalami jalan buntu. Muzani menyayangkan, usulan tersebut karena pembahasan RUU Pemilu sudah mencapai tahap akhir.

"Sekali lagi menurut saya enggak patut. Ini kan pembahasannya sudah tingkat akhir. Kalau enggak ada kata sepakat ya sudah voting," pungkasnya.