Merdeka.com - Direktur Program Tim Kampanye Nasional koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, Aria Bima menilai adanya daftar pemilih tetap (DPT) ganda bukan hal baru jelang pemilihan umum. Kendati demikian, ia mendesak pihak terkait yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) serius menyelesaikan persoalan tersebut.

"DPT ganda ini bukan suatu yang pertama sejak saya ini ikut pilpres. Ini sudah keempat kali, Pileg empat kali, DPT ini harus benar-benar divalidasi, divalidasi dengan instrumen instrumen yang tepat dan mengerti betul persoalannya. KPU lah finalisasi akhir untuk DPT, dan saya berharap proses validasi DPT itu harus secara transparan dan akuntabel," ujar Aria di posko pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (11/9).

Dia mengatakan, adanya DPT ganda tidak hanya dibebankan kepada KPU melainkan partai politik juga dituntut aktif dan jeli mendata adanya DPT ganda. Namun begitu, ia menegaskan, partai politik tidak perlu dilibatkan dalam penyelidikan adanya DPT ganda.

Dia mengatakan, setiap kader sedianya meningkatkan pendataan di setiap daerah pemilihan mereka masing-masing. Sehingga, jika adanya DPT ganda, kader partai politik bisa meneruskan hal tersebut ke KPU untuk segera ditindaklanjuti.

"Enggak usah diajak Parpol, kerja pak, saya saja kerja di dapil saya," katanya.

Sebelumnya tim koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih menemukan sisa 6,8 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dari hasil penyisiran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama 10 hari. Angka tersebut merupakan sisa penyisiran dari 25 juta DPT ganda yang dilaporkan koalisi Prabowo dan Sandiaga.

Temuan angka 6,8 juta tersebut juga dari hasil validasi KPU. Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso mengapresiasi kinerja KPU untuk memperbaiki dan menyisir daftar pemilih warga negara Indonesia pada Pemilu legislatif dan Pilpres serentak 2019 tahun depan. Priyo tak ingin pesta demokrasi tahun depan berjalan curang.