Merdeka.com - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 diapresiasi oleh Kemendagri. Pemprov Gorontalo dinilai telah menyadari adanya kecenderungan mulai rendahnya komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.

"Kami sekali lagi apresiasi terkait dengan RPJMD Provinsi Gorontalo ini akan dijadikan acuan ketika Provinsi Banten dan Aceh serta provinsi lainnya berkonsultasi terkait dengan urusan pemerintahan umum," kata Kabag Perencanaan Ditjen Polpum kemendagri Risnandar Mahiwa saat mewakili Dirjen Polpum Soedarmo dalam acara evaluasi terhadap RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, Jumat (27/10).

Acara tersebut digelar di ruang Sidang Utama Ditjen Bangda Kemendagri Jakarta yang dipimpin oleh Dirjen Bangda, Diah Indrajati dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan 32 urusan konkuren serta unsur pemerintah daerah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Kepala Bappeda, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, serta kepala OPD Se Provinsi Gorontalo.

Menurut Risnandar, Provinsi Gorontalo telah menyadari adanya kecenderungan mulai rendahnya komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap nilai nilai kebangsaan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal. Selain itu potensi konflik makin meningkat akibat perbedaan agama dan etnis dampak dari kemudahan akses teknologi dan informasi.

"Faktor lain adalah makin rendahnya karakter dan wawasan kebangsaan masyarakat sesuai nilai-nilai Pancasila. Belum optimalnya kelembagaan dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik atau kewaspadaan dini di masyarakat dan masih rendahnya intensitas lembaga yang berwenang dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah secara kontinue," ujar Risnandar.

Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Winarni Dien Monoarfa.

Dalam masa transisi pasca ditundanya RPP Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, pengaturan terkait Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah diatur dalam pasal 122 ketentuan peralihan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sehingga urusan kesatuan bangsa dan politik harus tetap diakomodir oleh pemerintah daerah.

"Kalau melihat dasar dari pada RPJMD kita ketahui bersama adalah PP 18 Tahun 2016, posisi masa transisi urusan Pemerintahan Umum ada dalam pasal 122, dengan mendasari dasar hukum peraturan pemerintah tersebut, keseluruhan itu tetap masuk seperti di dalam RPJMD Provinsi Gorontalo, terkait urusan Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat hampir semua urusan yang dijelaskan adalah urusan pemerintahan umum yang terlaksana walaupun memang kita ketahui bersama kebijakan Presiden untuk menunda PP Urusan Pemerintahan Umum," tegas Risnandar.

Risnandar menyampaikan bahwa telah beberapa kali dilaksanakan pertemuan dengan Ditjen Bangda terkait Permendagri 86 Tahun 2017. Tindak lanjut kemudian akan mempertegas urusan bidang kesatuan bangsa dan politik melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri meliputi Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Risnandar juga memberikan masukan terhadap RPJMD Provinsi Gorontalo terutama terkait bidang urusan kesatuan bangsa dan politik. "Untuk ditambahkan terkait upaya meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Jadi peran partai politik perlu dimasukkan karena menjadi poros demokrasi yang bersinergi dengan penyelenggaraan pemerintahan," tutup Risnandar.