Ditinggal Wiranto, pengurus Hanura Jawa Timur 'teriak'

Merdeka.com - Dipecat sebagai Sekretaris DPD Partai Hanura Jawa Timur, Idrus Alwi ‎melawan. Pemecatan Idrus ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: SKEP/154/DPP-HANURA/X/2016, yang ditandatangani Pelaksana Harian (Plh) Ketum DPP Hanura, Chairuddin Ismail dan Sekjen Berliana Kartakusumah‎ pada 20 Oktober 2016.

Menurut Idrus, dalam AD/ART partai, tidak mengenal istilah Plh, tapi pelaksana tugas (Plt).

"Plt sendiri juga tidak dibenarkan mengeluarkan keputusan strategis seperti mengganti kepengurusan di wilayah," tegas Idrus didampingi sejumlah pengurus Hanura Jawa Timur di Surabaya, Selasa (15/11).

Idrus juga mengungkap, pemecatan non-prosedural ini tidak hanya terjadi di Jawa Timur, tapi juga di Papua, Bali, Sumatera Utara dan Lampung. "Jadi yang resah karena SK ini bukan cuma di Jatim, tapi juga di sejumlah daerah," sambungnya.

Dia menyesalkan keputusan DPP Partai Hanura yang telah memutuskan pemecatan tersebut. Menurut dia, surat yang ditetapkan di Jakarta pada 20 Oktober 2016 lalu itu, tidak diteken Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

SK DPP Partai Hanura yang dikeluarkan setelah adanya surat usulan dari Partai Hanura Jawa Timur untuk melakukan reposisi kepengurusan tertanggal 5 September 2016 itu, justru ditandatangani oleh Plh Ketum DPP Partai Hanura, Chairuddin Ismail dan Sekjen Berliana Kartakusumah.

Kemudian berdasarkan SK tersebut, posisi Idrus Alwi diganti oleh Warsito, yang sebelumnya menjabat sebagai pengurus DPC Partai Hanura Kota Surabaya. Idrus sendiri, sekarang menjabat sebagai wakil ketua.

Untuk Ketua Dewan Penasihat Daerah dipercayakan kepada Soedjatmiko. Bendahara dipercayakan kepada I Wayan Dendra. Sedangkan Ketua Bappilu, disematkan kepada Aries Sugihartono dan Ketua Dewan Pakar dijabat Abdul Hamid Mahmud.

Dan karena persoalan ini, dijelaskan Idrus, Menko Polhukam Wiranto akhirnya kembali aktif menjalankan tugasnya sebagai Ketum Partai Hanura per 28 Oktober 2016. Artinya, kata dia, masa tugas Plh Ketum hanya berlaku selama tiga bulan, mulai 28 Agustus hingga 28 Oktober 2016.

"Kami akan sampaikan kepada Ketua Umum, Pak Wiranto terkait masalah ini. Ini terkait bantuan untuk Parpol dari Pemprov Jatim. Pada 2016 ini memang telah cair dan akhir tahun ini harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban," imbuhnya.

"Tapi pada Tahun 2017, jika masih ada permasalahan di tubuh kepengurusan di Hanura Jatim, bantuan untuk Parpol akan dibekukan. Ini karena Pemprov jelas akan bersikap mengembalikan kepada AD/ART partai," pungkasnya.

Sementara Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur, Kelana Aprilianto, Senin (24/10) kemarin mengatakan, dengan keluarnya SK DPP itu, langkah selanjutnya akan dilakukan pelantikan serentak kepengurasan partainya di Jawa Timur pada November 2016 ini.

"Setelah itu kami siap dalam menyongsong verifikasi KPU dan optimis memenangkan Partai Hanura di seluruh Jatim. Jika ada permasalahan kemarin-kemarin itu hanya dinamika politik dan itu masih wajar. Partai kalau mau eksis dan besar ya pasti ada dinamikanya," tegasnya.

Pihaknya berjanji akan mengumpulkan semua pengurus yang telah direposisi dan memberikan pengarahan serta pemahaman terkait tujuan partai ke depan seperti apa menghadapi Pemilu 2019. "Insya Allah kami akan lebih solid lagi," tandasnya.