Bahlil Soal Polemik Tukar Guling Kursi Menteri dengan Ketua MPR: Itu Barang Sudah Lewat

Bahlil memberikan pujian atas peningkatan jumlah kursi Golkar di DPR yang terjadi di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung dan Airlangga Hartarto.

Kementerian Hukum (Kemenkum) telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Partai Golkar periode 2024-2029 di bawah kendali Bahlil Lahadalia.

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia tak merespons banyak mengenai polemik 'tukar guling' kursi menteri dengan Ketua MPR.

NasDem melihat pernyataan Bahlil bisa mengusik kekompakan koalisi pemerintah.

Golkar menjadi salah satu partai yang banyak menempatkan kadernya duduk di Kabinet Merah Putih.

Bahlil mengatakan, Partai Golkar memiliki banyak kader matang yang dapat membantu tugas Prabowo sebagai presiden.

Bahlil juga mengaku tidak menentukan target tertentu soal jatah kursi menteri untuk kader Partai Golkar di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bahlil Lahadalia terpilih menjadi ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar).

Menurut Bahlil, banyaknya pengurus menjadi tidak fokus memikirkan program.

Waketum Golkar menjelaskan awal mula pembahasan lima kursi menteri dari pertemuan dengan kader.

Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih

Anggota DPR RI Rizki Faisal menyoroti pentingnya sinergi komunikasi kabinet untuk menopang kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, berdasarkan sentimen positif hasil monitoring digital.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah lebih memilih mencari sumber pendanaan alternatif daripada menaikkan harga BBM subsidi.

Strategi pertama yang ditempuh pemerintah adalah penerapan teknologi untuk meningkatkan perolehan minyak dari lapangan yang sudah menua.

Hari ini konflik mereda dan kesepakatan damai tercapai, tetapi esok hari ketegangan bisa kembali muncul.

Bahlil menegaskan, sekitar 80 persen konsumsi BBM nasional masih mendapat subsidi pemerintah.

Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang keberlangsungan stabilitas pelayanan pemerintah hingga pelayanan PLN terhadap masyarakat.

Sugiono mengatakan hingga kini pemerintah masih menunggu konfirmasi dari otoritas Iran terkait waktu dan lokasi yang dapat dihadiri oleh delegasi Indonesia.

Metode pelaksanaannya disesuaikan agar lebih efektif dan ramah terhadap kondisi fisik serta mental para peserta.

Pemerintah memilih mempertahankan tarif tersebut demi memberikan kepastian bagi dunia usaha di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung.

Presiden menekankan, keamanan di Selat Malaka tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pelayaran internasional, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis.

Kesepakatan itu terdiri atas 18 kerja sama antarpemerintah (government-to-government) dan 8 kerja sama antarpelaku usaha.

Mekanisme serupa juga berlaku bagi usulan bedah rumah di daerah perbatasan.