Merdeka.com - Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan mempertanyakan langkah Pansus angket KPK yang baru dibentuk sekarang. Padahal, menurut pengakuan Pansus angket, KPK telah melakukan kesalahan prosedur penegakan hukum sejak lama.

"Ya kan itu pertanyaan saya, kenapa kemarin-kemarin KPK ada kesalahan dulu, kenapa tidak dari dulu dipersoalkan kenapa baru sekarang?" ujar Asep seusai menghadiri pertemuan Ikatan Alumni STAN, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7).

"Laporan keuangan juga tiap tahun, kenapa tidak mempersoalkan KPK yang lama, kenapa yang sekarang dipersoalkan, kan tidak bisa mempertanggung jawabkan yang sekarang," tambahnya.

Kang Asep, sapaan akrabnya, juga mengatakan bahwa KPK sebenarnya banyak yang mengawasi. Misalnya dewan etik dan juga DPR.

"Ada, dewan kode etik, keuangan melaporkan ke BPK, ke DPR, penyadapan ke Kemenkominfo, jadi apa yang nggak ada pengawasannya, masyarakat juga mengawasi kan," tuturnya.

Asep pun menyimpulkan, kekisruhan dan hubungan yang kurang baik antar lembaga tinggi negara tersebut terjadi karena proses hukum yang bercampur dengan urusan politik.

"Intinya apa? Proses hukum tidak boleh dicampuri proses politik. Hukum ya hukum, politik ya politik, silakan saja," tegasnya.

Lebih jauh, Asep mengatakan, permasalahan hak angket tersebut tidak lepas dari parameter penilaian dari Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan angket tersebut memenuhi unsur objek angket atau tidak.

"Cuma yang jadi masalah apakah jadi objek angket atau bukan? Pasal 79 ayat 3 itu jelas dalam penjelasannya siapa yang menjadi objek hak angket, KPK melaksanakan hukum udang-undang, hukum acara dari penyelidikan hingga eksekusi, hukum acaranya ya KUHAP dan undang-undang KPK," jelasnya.

Pegawai KPK telah melakukan gugatan hukum pembentukan Pansus angket KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, dalam UU MD3, yang menjadi objek angket adalah pemerintah. Sementara KPK, menurut pegawainya, bukan bagian dari pemerintah.

Asep menghormati apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya. "Ya harus kita hormati lah, MK kan yang menafsirkan, jadi harus kita hormati jika MK mengatakan nanti itu bukan masuk dari objek hak angket," imbuhnya.

Di sisi lain, Asep juga menegaskan, KPK bukan suatu lembaga Adhoc, karena, tambah Asep, tidak ada satupun perundangan KPK yang menyebutkan lembaga antirasuah itu sebagai lembaga Adhoc. "Kan sudah ada di Undang-undangnya, yang suka mengatakan KPK itu Adhoc, tunjukan kepada saya Undang-undang mana yang menyebutkan KPK itu Adhoc, kan enggak ada di undang-undang KPK," tantangnya.