Agar kegaduhan berakhir, Ketua Komisi III DPR hubungi KPK & Kapolri
Merdeka.com - Hubungan antara DPR, KPK dan Polri dalam beberapa hari terakhir ini terkesan tak harmonis bahkan terjadi perseteruan. Gara-garanya soal pemanggilan politikus Hanura Miryam S Haryani yang telah ditetapkan tersangka KPK untuk dihadirkan di Pansus angket.
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, kesan perseteruan antara DPR, KPK dan Polri harus diakhiri. Sebab hal tersebut tidak ada gunanya dan bahkan dapat merugikan ketiga lembaga itu sendiri.
"Terkait hal tersebut, saya sudah komunikasi dengan ketua KPK, Kapolri dan Wakapolri, Kamis (22/6). Sebagai pimpinan Komisi III DPR RI, saya dan pimpinan komisi lainnya adalah orang yang paling bertanggung jawab jika hubungan DPR dengan Polri dan KPK sebagai mitra Komisi III terganggu. Apalagi sampai mempengaruhi tensi politik menjelang Hari Raya Idul Fitri ini," kata Bambang dalam pesan singkatnya, Jakarta, Jumat (23/6).
Lebih lanjut, Bambang yang juga anggota Pansus angket KPK ini memberikan apresiasi kepada Kapolri Tito Karnavian. Yang mana Kapolri telah menunjuk Wakapolri untuk membangun komunikasi, baik dengan pimpinan KPK maupun dengan DPR, khususnya dengan pansus hak angket.
"Mudah-mudahan dari komunikasi tersebut bisa ditemukan solusi hukum dan politik terbaik bagi semua pihak, tanpa harus ada institusi yang merasa kehilangan muka," tegas Bambang.
"Kami tidak ingin kegaduhan yang berkembang hari-hari ini antara DPR, KPK dan Polri dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang mencoba mengail di air keruh dan mengambil keuntungan," tutup politikus Golkar ini.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasatgas KPK mengaku belum ada perkembangan terbaru keberadaan DPO politikus PDI Perjuangan itu.
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaUntuk rencana pertemuan, hingga kini belum menemukan waktu yang pas untuk dilaksanakan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaGanjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaKPK diduga tengah mencari tahu keberadaan mantan Caleg PDIP Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaJK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaWaketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya"Tim KPK akan hadir dan siap sampaikan tanggapan sesuai waktu agenda persidangan," kata Ali.
Baca Selengkapnya