Tak Lagi Bersama PDIP, Bagaimana Kelanjutan Pemerintahan Gibran di Solo?

Wali Kota Solo itu kini tak lagi menjadi anggota PDIP. Keanggotaan Gibran di partai berlambang banteng moncong putih secara otomatis berakhir setelah menjadi bacawapres.

Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. "Tidak usah keluar, otomatis kalau sudah pindah partai to. Ya otomatis to. Yang mencalonkan itu siapa, di mana, sebagai apa," ujar dia.

"Oh, sudah tutup buku. Sudah tutup buku karena sudah mencalonkan ya pintu sudah ditutup," kata Rudy di kediamannya, Pucangsawit, Jebres, Solo, Senin (6/11) malam.

Meski Gibran sudah tidak menjadi anggota PDIP, Rudy menjamin keberlangsungan pemerintahan putra sulung Jokowi dan program-programnya akan selesai hingga akhir jabatan, Februari 2024.

Jabatan Wali Kota Gibran tetap aman meski untuk menduduki posisi itu dia diusung PDIP. Rudy memastikan, partainya tak akan menghambat apalagi menjadi oposisi.

Rudy juga memastikan jika partainya tidak akan berubah haluan menjadi oposisi. Alasannya, langkah itu akan merugikan rakyat.

"Saya nggak mau merugikan rakyat, ada Pak Wakil (Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa) kok. Nggak masalah," ujarnya.

Rudy menegaskan, terkait tugas tugas Wali Kota, bergantung pada Gibran. Apakah dia akan menyelesaikannya atau mundur. Dia mengakui, Gibran tidak harus mundur dari wali kota, meskipun maju sebagai Cawapres dari partai lain.

Sementara berdasarkan pengamatan merdeka.com, jalannya pemerintahan seusai Gibran menjadi bacawapres tetap berjalan seperti biasa. Hubungan Gibran yang berpasangan dan Teguh Prakosa dari PDIP saat Pilkada 2021 lalu masih tetap harmonis. Begitu pula juga dengan partai pendukung, seperti PAN, Gerindra, Golkar, PSI, serta sejumlah partai nonparlemen lainnya.

Meski jarang berkomunikasi, namun Teguh mengaku hubungannya dengan Gibran tak ada masalah. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo menghargai pilihan politik Gibran yang jadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

"Saya menghargai keputusan beliau. Ini bagian dari masyarakat Solo semua baik-baik saja. Berbeda pilihan bukan hal yang harus macam-macam tidak perlu. Kita ikuti mekanismenya seperti apa, ya itulah nanti yang kita lakukan," katanya.

Teguh juga mengaku selalu mendapatkan disposisi untuk menggantikan tugas-tugas Wali Kota Solo jika Gibran berhalangan atau harus cuti.

"Sudah biasa itu dari dulu. Selalu ada disposisi dari beliau," tandasnya.

Sukasno menambahkan, FPDIP sudah merasa jelas dengan apa yang disampaikan Wali Kota terkait Nota Keuangan RAPBD 2024, sehingga tidak perlu memberikan pandangan.

Jika tak ada aral melintang, masa jabatan Gibran dan Teguh akan berakhir pada November 2024. Gibran yang mengikuti Pilkada Desember 2020 dan dilantik 26 Februari 2021 lalu tidak akan menjabat dalam waktu normal yakni 5 tahun, seperti poin revisi UU Pemilu.