SBY: Kok Begini Liar Politik Kita

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi politik di Indonesia. Dia menilai perebutan kekuasaan saat ini semakin tidak terkendali hingga berpotensi membuat berbagai cara dianggap sah, tanpa memedulikan nilai moral.

Pernyataan SBY tersebut disampaikan di tengah polemik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Melalui akun X resminya, Rabu (4/11), SBY mengaku prihatin melihat dinamika politik nasional. Dia menilai upaya mendapatkan kekuasaan seolah membenarkan segala cara, terlepas dari baik atau buruknya tindakan tersebut.

"Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral," kata SBY dalam akun X resminya, Rabu (4/11).

Dia juga mengingatkan dampak situasi politik tersebut terhadap kehidupan masyarakat. SBY khawatir kondisi yang tidak kondusif membuat rakyat kehilangan rasa aman di negaranya sendiri.

"Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tentram hidup di negaranya sendiri."

Atas kondisi tersebut, SBY meminta Presiden Prabowo Subianto mengembalikan praktik politik yang berlandaskan etika dan peradaban. Dia menyebut upaya tersebut sebagai panggilan sejarah sekaligus amanah dari rakyat.

"Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat."

SBY juga berharap Prabowo mendapat kekuatan dan petunjuk dalam menjalankan misi tersebut.

"Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini."

Pernyataan SBY muncul saat polemik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Kasus tersebut menyeret mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo.

Bareskrim Polri telah menetapkan Listyo Sigit bersama dua perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada 2025 hingga 2026. Sasarannya mencakup sejumlah nomor telepon milik Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha.