Di Tengah Gaduh Jenderal Listyo Tersangka Penyadapan, SBY: Kok jadi Begini Negara Kita

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keprihatinan atas situasi politik nasional yang dinilainya kian mengkhawatirkan. Melalui unggahan di akun X resminya pada Rabu (4/11), SBY menilai perebutan kekuasaan tak boleh mengabaikan moralitas.

Pernyataan SBY muncul di tengah polemik dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo. Ia menyinggung kecenderungan praktik politik yang dianggap membenarkan segala cara.

"Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral," kata SBY dalam akun X resminya, Rabu (4/11).

SBY khawatir jika arah politik seperti itu berlanjut akan berdampak pada rasa aman masyarakat.

"Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tentram hidup di negaranya sendiri."

Melalui unggahan yang sama, SBY menyampaikan permohonan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban, yang disebutnya sebagai panggilan sejarah sekaligus amanah rakyat.

"Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat."

"Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini."

Pernyataan SBY disampaikan saat kepolisian menangani kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo.

Bareskrim Polri telah menetapkan Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, penyadapan diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan menyasar nomor pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha, selain nomor Presiden Prabowo.