Kebakaran Bromo Meluas, Puan Minta Keselamatan Warga Diutamakan

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Menurut Puan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas di tengah kebakaran yang telah meluas hingga sekitar 520 hektare.

Puan menilai penutupan seluruh akses wisata Bromo merupakan langkah yang diperlukan untuk mendukung proses pemadaman sekaligus mencegah risiko terhadap wisatawan.

“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan, Senin (10/8/2026).

Karhutla di kawasan Bromo dilaporkan terjadi sejak Senin pekan lalu. Kebakaran terus meluas hingga membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup seluruh akses wisata dari Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo.

Puan meminta pemerintah memastikan operasi pemadaman berjalan dalam satu komando dengan dukungan personel dan peralatan yang memadai. Pengawasan terhadap titik-titik rawan juga perlu diperkuat agar api yang telah dikendalikan tidak kembali menyala atau menyebar.

“Prioritas saat ini harus jelas: padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” lanjut Puan.

Menurut Puan, pemadaman dari darat maupun udara harus dilakukan berdasarkan pemetaan pergerakan api, kondisi angin, vegetasi kering, serta wilayah dengan nilai ekologis tinggi. Kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman juga perlu dipantau.

Setelah api padam, Puan meminta pemerintah melakukan pemetaan kerusakan terhadap vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, serta kawasan yang berisiko mengalami erosi dan degradasi lanjutan.

“Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan,” ujar Puan.

Puan juga menyoroti dampak ekonomi akibat penutupan kawasan Bromo. Menurut dia, aktivitas pariwisata menjadi sumber penghasilan masyarakat melalui usaha jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, dan usaha kecil di desa penyangga.

Karena itu, dia meminta pemerintah segera melakukan asesmen dampak ekonomi terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal.

“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” imbuh Puan.

Dalam jangka panjang, Puan mendorong pemerintah menjadikan kebakaran Bromo sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat ketahanan kawasan wisata alam strategis nasional. Menurutnya, kawasan taman nasional perlu memiliki pemetaan risiko kebakaran, sistem deteksi dini, personel siaga, sumber air pemadaman, serta protokol perlindungan masyarakat ketika destinasi harus ditutup.

“Dan untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali,” tukas Puan.

“Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaan bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi,” tambahnya.

Puan juga meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla di kawasan lain, termasuk Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Karhutla di wilayah tersebut dilaporkan terus meluas dan hampir mendekati permukiman warga.

 

Perkuat Pencegahan Karhutla

Hingga Jumat (7/8/2026), luas lahan terdampak karhutla di Palangka Raya mencapai 162,49 hektare. Kencangnya angin membuat api di lahan gambut cepat menjalar.

Menurut Puan, kondisi tersebut menunjukkan karhutla tidak lagi sekadar menjadi persoalan lingkungan ketika api mulai mendekati permukiman.

“Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat,” jelas Puan.

Dia menilai karhutla di kawasan gambut memerlukan penanganan khusus karena api dapat menjalar hingga lapisan bawah tanah dan kembali muncul di titik lain. Puan juga menyebut terdapat indikasi kesengajaan dalam karhutla di Kalimantan Tengah.

“Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan karhutla membutuhkan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi pemadaman ketika api sudah membesar,” tutur Puan.

Puan mendorong pemerintah memperkuat pencegahan, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Pemetaan potensi penjalaran api, kata dia, harus diterjemahkan menjadi langkah konkret agar sumber daya dapat dikerahkan sebelum kebakaran meluas.

Selain itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan layanan kesehatan dan perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan apabila kualitas udara memburuk.

“Keselamatan warga tidak boleh baru menjadi perhatian ketika dampak kebakaran telah masuk ke permukiman. Karhutla dapat mengganggu aktivitas masyarakat, dan hal ini harus turut menjadi aspek yang diperhatikan dalam penanganan karhutla,” tutupnya.